SOLO, solotrust.com- Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjadi pembicara utama dalam acara Temu Administrator Muda Indonesia (Admi) di Gedung Auditorium GPH Haryo Mataram Universitas Sebelas Maret (UNS), Senin (04/11/2019).
Kegiatan temu Admi diselenggarakan setiap tahun sebagai forum diskusi ilmiah bagi mahasiswa Program Studi (Prodi) Ilmu Administrasi Negara/Publik se-Indonesia untuk mengembangkan bidang keilmuannya.
Tahun ini UNS bertindak selaku tuan rumah. Sebanyak 44 perguruan tinggi dari berbagai daerah, seperti Universitas Indonesia (UI), Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Slamet Riyadi (Unisri) Surakarta dan Universitas Tanjungpura mengikuti kegiatan ini.
Dalam kegiatan bertajuk “Dynamic Governance for Achieving SDGs: Wajah Baru Reformasi Birokrasi Indonesia". Ganjar semula menanyakan kepada mahasiswa yang hadir tentang wajah birokrasi Indonesia, khususnya di Jawa Tengah.
Setelah itu, ia membeberkan pengalamannya dalam membentuk wajah birokrasi di pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) hingga sedemikian rupa seperti yang ada saat ini, salah satu yang dikembangkan adalah dari sisi digitalisasi.
Ganjar kerap menampung aspirasi dari masyarakat Jawa Tengah, mewajibkan setiap Unit Pelayanan Terpadu (UPT) memiliki media sosial aktif untuk dikolaborasikan dengan program Pemprov.
Selanjutnya dari setiap aspirasi yang ditampung Ganjar menginstruksikan jajarannya di Pemprov Jateng untuk menindaklanjuti laporan masyarakat untuk diselesaikan secara cepat, mudah, murah dan tuntas.
“Setiap UPT saya wajibkan untuk menggunakan media sosial (Medsos). Lalu, kita juga sudah melakukan digitalisasi, misalnya dalam hal tanda tangan digital, barcode, verifikasi online, notifikasi mobile, arsip surat online, disposisi dan tracking surat,” beber Ganjar.
Disinggung terkait korupsi, Ganjar tak menampik bila hingga hari ini korupsi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dan pungutan Liar (Pungli) masih hinggap di kalangan aparatur sipil negara (ASN).
Ganjar pun tak segan untuk secara tegas menindak setiap ASN yang ketahuan melakukan Pungli dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Baginya, pungli itu hal menyebalkan.
Atas upayanya, Jateng dinobatkan sebagai provinsi paling berintegritas dengan nilai 78.26 dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) di 26 lembaga dan mendapatkan penghargaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Pungli itu penyakit yang nyebelin. Kami di Provinsi Jateng berinisiatif membenahi penyakit itu,” pungkas orang nomor satu di Jateng itu.
Sementara itu, Rektor UNS, Jamal Wiwoho menyampaikan, fenomena disrupsi yang mewarnai perkembangan peradaban Revolusi Industri 4.0 telah didukung kemajuan pesat teknologi, dan membawa bangsa pada kondisi transisi revolusi teknologi yang secara fundamental akan mengubah cara hidup, bekerja, dan relasi organisasi dalam berhubungan satu sama lain.
Hal itu telah dilakukan di UNS, menjalankan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU), selain itu juga telah melakukan gerakan reformasi birokrasi menyeluruh secara bertahap.
"Dengan perbaikan yang komprehensif, diharapkan reformasi birokrasi kita dapat mewujudkan peningkatan kualitas layanan pemerintah yang dicita-citakan," kata Jamal. (adr)
(redaksi)
