JAKARTA, solotrust.com - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengarahkan agar kartu prakerja segera dipercepat peluncurannya yang rencana akan dilaksanakan di tiga provinsi, yakni Bali, Sulawesi Utara (Sulut), dan Kepulauan Riau (Kepri).
“Nah saat ini sedang dipersiapkan Perpres-nya dan akan dilanjutkan pembentukan PMO (Project Management Office),” ujar Menko Perekonomian, saat memberikan keterangan pers usai mengikuti Rapat Terbatas (Ratas) mengenai Lanjutan Pembahasan Dampak Virus Covid-19 terhadap Perekonomian Indonesia, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (25/02/2020), dilansir dari laman resmi Sekretariat Kabinet RI, setkab.go.id.
Selanjutnya, menurut Airlangga Hartarto akan disiapkan mekanisme dari Kementerian Keuangan sehingga target pelaksanaan di tiga lokasi itu bisa segera dilaksanakan pada Maret. Ia juga menambahkan dalam sistem itu akan dilakukan pelatihan menggunakan aplikasi online, namun pelatihannya bisa offline.
“Untuk itu juga akan memanfaatkan pelatihan baik yang ada di swasta maupun pelatihan yang ada di pemerintah, termasuk di dalamnya yang ada di Kementerian Ketenagakerjaan,” tambahnya.
Rencananya kartu prakerja ini, sambung Menko Perekonomian, ditargetkan untuk 2 juta pemanfaat dan juga untuk menggunakan yang di Kemenaker sebanyak 500 ribu. Lebih lanjut, Airlangga Hartarto juga menyampaikan pemerintah berencana menaikkan tambahan manfaat bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebanyak Rp50 ribu sehingga total yang diberikan per keluarga penerima manfaat atau per KPM sebesar Rp200 ribu.
“Oleh karena itu ini akan diberlakukan selama enam bulan diawali pada Maret dan ini kebutuhan anggarannya sebanyak Rp4,56 triliun,” ujarnya.
Menurut Menko Perekonomian, masih ada stimulus di bidang perumahan yang rencana ditambahkan kebutuhan anggaran sebanyak Rp1,5 triliun sehingga dengan penambahan ini ada Rp800 miliar berupa subsidi bunga dan Rp700 miliar subsidi uang muka.
“Dari jumlah penyaluran KPR 330 ribu unit, existing FLPP terbanyak 88 ribu, kemudian BP2BT 67 ribu unit sehingga ada tambahan sebanyak 175 ribu unit dan ini dilaksanakan oleh bank umum maupun Kementerian PU-Pera,” pungkasnya.
(redaksi)
