Rabu , 21 Oktober 2020

FIGUR OF THE DAY: Praktisi Hotel dan Mall “Curhat” Soal Tagihan BPJS dan Listrik

03 Juni 2020 16:01 WIB


Dialog vicon Figur Of The Day bersama Anggota Komisi IX DPR RI, Muhammad Nabil Haroen, GM Fave Hotel, Ika Florentina, dan Business And Marketing The Park Mall, Solobaru, Danny Johannes yang dipandu oleh Pemimpin Redaksi TA Media Grup, Widiyanto, Rabu (3/6/2020).

SOLO, solotrust.com- Dialog vicon Figur Of The Day yang digelar pada Rabu (3/7/2020) menjadi ajang curhat praktisi hotel dan mall. Mereka mengeluhkan kenaikan tagihan BPJS dan tagihan listrik di tengah wabah pandemic covid-19 yang hingga kini belum berakhir. Dalam Program figure Figur Of The Day kali ini menghadirkan anggota komisi IX DPR RI Muhammad Nabil Haroen, sedangkan untuk dunia usaha hotel dan mall di wakili Ika Florentina selaku GM Fave Hotel dan Danny Johannes selaku Business And Marketing The Park Mall, Solobaru.

GM Fave Hotel, Ika Florentina dalam dialog tersebut menyampaikan, wabah covid 19 menyebabkan sejumlah hotel sudah tutup. Selain itu beberapa rekan sejawatnya mengaku kesulitan untuk membayar tagihan listrik dan BPJS yang mengalami kenaikan. Bahkan ada hotel yang terancam listriknya diputus karena belum mampu membayar tagihan listrik. Terkait dengan kondisi itu, Ika berharap legislatif bisa mendorong pemerintah untuk mencari solusi bersama, agar sektor perhotelan tetap berjalan.



“Kami bersyukur Kota Solo dan Sukoharjo keduanya hadir memberikan kebijakan berupa keringan pajak, kalau di Solo sebesar 30 persen, sedangkan untuk Sukoharjo pembebasan pajak untuk bulan april dan Mei.”katanya.

Hal senada disampaikan Business And Marketing The Park Mall, Solobaru, Danny Johannes, menurutnya akibat wabah ini hanya ada 60 persen tenant yang buka. Meskipun sepi, The Park Mall sampai sekarang tetap buka, namun dengan tetap menjalankan protokoler kesehatan. Dengan kondisi sulit saat ini, pihaknya berupaya tidak memberhentikan karyawan.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi IX DPR RI, Muhammad Nabil Haroen mengapresiasi perusahaan yang berupaya tidak melakukan PHK. Di Jawa Tengah sendiri tercatat sedikitnya ada 6 juta karyawan yang menjadi korban PHK. Untuk itu, selaku anggota DPR RI pihaknya akan mendorong pemerintah, utamanya kementerian terkait untuk segera menindak lanjuti apa yang menjadi keluhan masyarakat.

Saat ini pihaknya terus berkoordinasi dan melakukan komunikasi dengan sejumlah kementrian, agar pemerintah segera mengambil keputusan yang tegas. Selain itu ia mengingatkan agar pemerintah menghilangkan ego sectoral, jangan bergerak sendiri sendiri  karena dunia usaha butuh kepastian.

“Kami DPR RI mendorong pemerintah segera mengambil keputusan strategis, agar kondisi ekonomi kita segera kembali stabil,”ungkapnya. (nas)




(wd)

  • Kontak Informasi SoloTrust.com
  • Redaksi: redaksi@solotrust.com
  • Media Partner: promosi@solotrust.com
  • Iklan: marketing@solotrust.com