Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) berencana membangun BLK yang dikelola langsung oleh Kemnaker di setiap provinsi. Hal ini bertujuan untuk mengakselerasi pembangunan sumber daya manusia (SDM).
Dirjen Binalattas Kementerian Ketenagakerjaan, Budi Hartawan, menyatakan Kemnaker akan menerapkan kebijakan transformasi BLK pada 2021 mendatang.
“Transformasi BLK adalah strategi perubahan BLK secara terstruktur dan masif dari segi kelembagaan, sarana dan fasilitas, substansi pelatihan, dan persepsi sehingga memberikan dampak yang signifikan bagi ketenagakerjaan nasional,” katanya melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker, Senin (02/11/2020).
Budi Hartawan menjelaskan, sebelumnya Kemnaker telah menerapkan program 3R (reorientasi, revitalisasi, dan rebranding) BLK. Program ini berlangsung sejak 2016 hingga 2020. 3R bertujuan memperkuat akses dan mutu pelatihan vokasi, sehingga dapat menciptakan SDM kompeten sesuai kebutuhan industri dalam jumlah memadai.
Program 3R diterapkan di lima BLK Besar, yakni BBPLK Bekasi, BBPLK Serang, BBPLK Bandung, BBPLK Semarang, dan BBPLK Medan. Program ini dinilai telah berjalan dengan baik dan berhasil. Untuk itu, program transformasi BLK bertujuan melanjutkan program 3R.
“Ini merupakan kelanjutan dari konsep 3R yang telah kami lakukan di lima BBPLK dari tahun 2016 sampai tahun 2020,” ujar Budi Hartawan, dilansir dari laman resmi Kementerian Ketenagakerjaan RI, kemnaker.go.id.
Ia menjelaskan, nantinya transformasi BLK akan menerapkan 4R, yakni reformasi kelembagaan, rebranding persepsi, redesain substansi pelatihan, serta revitalisasi sarana dan prasarana.
“Dalam reformasi kelembagaan ini idealnya setiap provinsi ada UPTP (Unit Pelaksana Teknis Pusat), minimal satu UPTP,” jelasnya.
Tak hanya itu, reformasi kelembagaan juga mencakup penyiapan kompetensi instruktur dan tenaga pelatihan, baik lembaga pelatihan milik pemerintah dan swasta, khususnya dalam pengembangan kurikulum dan metode pelatihan berbasis online; serta integrasi sistem pelatihan dan penempatan tenaga kerja.
Sementara dari sisi rebranding persepsi, Budi Hartawan menjelaskan langkah yang akan dilakukan adalah memperkuat sinergitas industri dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM); membuka peluang program pemagangan luar negeri ke negara selain Jepang; serta kampanye pelatihan vokasi dan BLK secara masif.
“Banyak peluang pemagangan ke negara selain Jepang, ini yang harus kita optimalkan bersama,” ujarnya.
Sementara dari sisi redesain substansi pelatihan akan dilakukan pengembangan dan penerapan teknologi digital untuk layanan pelatihan dan sertifikasi; implementasi Long term Training; fokus pelatihan pada sektor prioritas; penerapan fungsi peningkatan produktivitas di BLK; penyiapan peserta pemagangan luar negeri; dan menyiapkan program BLK Komunitas menjadi inkubasi bisnis dan kewirausahaan.
“Untuk revitalisasi sarana dan prasarana akan dilakukan pemberdayaan dan implementasi 3R BLK,” katanya.
(redaksi)
