Senin , 23 November 2020

Langgar Etik, Bawaslu Berhentikan 20 Penyelenggara Pemilu Ad Hoc

4 November 2020 15:31 WIB


Anggota Bawaslu Rahmat Bagja dalam kegiatan peresmian kampung pengawas antipolitik uang di Tanjung Pinang (Foto: Nurisman - Humas Bawaslu RI)

JAKARTA, solotrust.com - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) telah memberhentikan 20 penyelenggara pemilu ad hoc terbukti melanggar kode etik selama 2020. Sementara 23 penyelenggara diberikan peringatan, tujuh peringatan keras, 52 rehabilitasi dan penerusan atau pembinaan lainnya.

Hal itu dikatakan anggota Bawaslu, Rahmat Bagja dalam webinar nasional Pengaduan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, digelar Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Jakarta, Selasa (03/11/2020).



“Ternyata di lapangan masih banyak penyelenggara pemilu yang melanggar kode etik. Tahun ini kami menangani 113 kasus. 102 terbukti dan sebelas tidak terbukti,” ungkapnya, dilansir dari laman resmi Badan Pengawas Pemilihan Umum, bawaslu.go.id.

Alumni Fakultas Hukum Utrecht University Belanda ini menerangkan, jenis pelanggaran dilakukan beragam. Sebanyak 45 kasus melanggar netralitas, 44 kasus melanggar profesionalitas, tujuh kasus melanggar prinsip lainnya, dan enam kasus melanggar sumpah janji.

“Beragam pelanggaran tersebut harus menjadi pelajaran bagi penyelenggara pemilu agar tidak mengulangi atau melakukan hal-hal yang tidak dibolehkan oleh aturan main,” ujarnya.

Rahmat Bagja menambahkan, selama 2020 Bawaslu telah melakukan penanganan pelanggaran etik ad hoc dibeberapa provinsi, di antaranya, Provinsi Sumatra Utara (Sumut) paling banyak, terdapat 18 pelanggaran. Disusul Gorontalo 16, Maluku Utara dan Jawa Timur 13 kasus.

Penanganan pelanggaran etik pengawas ad hoc ini sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2019 tentang Mekanisme Penanganan Pelanggaran Kode Etik Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara. Dalam pasal itu, Bawaslu kabupaten/kota melakukan penanganan terhadap pelanggaran kode etik yang dilakukan pengawas ad hoc.

"Pemberian beragam sanksi kepada penyelenggara pemilu memiliki bermacam tujuan. Teguran tertulis untuk mendidik penyelenggara pemilu. Pemberhentian sementara untuk menyelamatkan proses tahapan pemilu, sedangkan pemberhentian tetap dari jabatan sebagai cara untuk memperbaiki tata kelola institusi penyelenggara pemilu," kata Rahmat Bagja.

(redaksi)

  • Kontak Informasi SoloTrust.com
  • Redaksi: redaksi@solotrust.com
  • Media Partner: promosi@solotrust.com
  • Iklan: marketing@solotrust.com