WONOGIRI, solotrust.com- Pemerintah Kabupaten Wonogiri meraih predikat B atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) RI.
Kepala Bagian Humas Setda Wonogiri, Haryanto dalam siaran persnya mengatakan, kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) RI telah menerimakan penghargaan tersebut. Penyerahan ‘rapor’ akuntabilitas kinerja Pemda dilakukan oleh Menteri PANRB, Asman Abnur, di Yogyakarta, Selasa (13/2/2018). Bupati Wonogiri, Joko Sutopo, menerima langsung penyerahan dari PANRB RI tersebut.
"Pencapaian nilai B ini se-Jawa Tengah ada 3, yakni Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Cilacap, dan Kabupaten Kudus." kata Bupati
Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Pemkab Wonogiri memperoleh nilai 61,91 atau predikat B. Tahun 2016 lalu, perolehan SAKIP Wonogiri hanya mendapat predikat C dengan nilai 58,59. “Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingan dengan capaian kinerjanya sudah cukup memadai, serta kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemkab Wonogiri sudah menunjukkan hasil yang baik,” tambahnya.
Ditambahkan Haryanto, informasi yang didapat dari Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik (HKIP) Kementerian PANRB Herman Suryatman mengatakan hasil evaluasi SAKIP putaran ketiga ini meliputi 163 pemerintah kabupaten/kota dan 12 pemerintah provinsi. Pemerintah provinsi dimaksud meliputi DIY, Jawa Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua, serta Papua Barat. Kegiatan ini merupakan putaran ketiga, menyusul kegiatan serupa untuk wilayah I di Batam, dan wilayah II di Nusa Dua, Bali.
Berdasarkan amanat Peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden nomor 29 tahun 2014 tentang SAKIP, Kementerian PANRB pada tahun 2017 telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap kabupaten/kota yang sudah mengimplementasikan SAKIP. (noto)
(wd)
