Hard News

Ternyata Ini Indikator Penentu Diberlakukannya Status Level PPKM

Nasional

16 September 2021 11:03 WIB

Ilustrasi karantina wilayah. (Foto: idxchannel.com)

SOLO, solotrust.com – Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) merupakan salah satu kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah demi menekan partumbuhan kasus Covid-19 di Indonesia.

Setiap wilayah memiliki level PPKM yang berbeda-beda, sebab angka kesakitan merupakan salah satu indikator dari penentuan level ini.



“Level satu, dua, tiga, empatnya itu akan dilihat dari tingginya angka kesakitan kemudian adanya kasus barunya berapa dan itu yang akan memengaruhi,” kata Kepala Seksi Surveilans & imunisasi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah (Jateng), dr. Atin Suhesti.

Indikator lainnya adalah terkait angka kematian dan tingkat keterisian tempat tidur (bed occupancy rate/bor)pasien Covid-19 di rumah sakit. Beberapa daerah di Jateng sudah mengalami penurunan level PPKM karena bor di rumah sakit milik pemerintah provinsi sudah mulai menurun.

Namun, yang menjadi permasalahan adalah adanya perbedaan data kasus Covid-19 di daerah dengan pusat. Pencantuman data dari daerah yang terlambat inilah yang menyebabkan daerah dengan angka Covid-19 yang sebenarnya sudah rendah masih harus menerapkan kebijakan level 4 atau level 3.

“Jadi sampai hari ini, data Covid antara pemerintah pusat dengan Jawa Tengah itu engga sama. Sampai hari ini selisih angka kematian masih tiga ribu sekian itu lebih banyak Jawa Tengah daripada pusat,” tutur Ketua Pansus Penanganan Covid-19 DPRD Provinsi Jateng, Baginda Muhammad Mahfuz, Selasa (14/09).

Indikator penting lainnya adalah vaksinasi Covid-19.

Baginda menyebutkan angka vaksinasi di beberapa kota/kabupaten di Jateng telah mencapai lima puluh persen. Namun, masih ada daerah-daerah yang angka vaksinasinya di bawah dua puluh persen.

Hal ini sebabkan distribusi vaksin Covid-19 yang telah ditentukan oleh pusat dengan pertimbangan jumlah penduduk dan kebutuhan dosis harian vaksin masing-masing daerah.

Kaprodi S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran UNS, Bhisma Murti, mengatakan jika ketimpangan distribusi vaksin ini harus segera menemukan solusi agar Indonesia dapat mencapai herd immunity atau imunitas kelompok secepatnya.

Penerapan protokol kesehatan dan kebijakan PPKM inilah yang menentukan keberhasilan penurunan kasus Covid-19 di Indonesia. (paramitha) 

(zend)