SOLO, solotrust.com - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menyebutkan realisasi belanja industri dalam negeri 2021 tidak lebih dari 31 persen dari total anggaran Rp1200 triliun. Hal itu diungkapkan Deputi Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP, Setya Budi Arijanta, Selasa (15/02/2022).

Sementara itu, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) RI mendorong instansi pemerintah untuk belanja produk dalam negeri. Hal itu dilakukan guna mendongkrak pertumbuhan ekonomi.

Kepala Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (Pusat P3DN), Nila Kumalasari menegaskan, Presiden RI Jowo Widodo (Jokowi) mengeluarkan arahan agar masyarakat mencintai produk sendiri. Terlebih di masa pandemi di mana pergerakan barang tidak mudah.

"Presiden berharap agar kita bisa mengurangi kebergantungan terhadap impor. Untuk itu, secara khusus presiden memerintahkan agar membelanjakan Rp400 triliun di 2022 untuk produk dalam negeri dan UMKM (usaha mikro kecil dan menengah)," paparnya dalam acara Sosialisasi Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Guna Mendukung Pertumbuhan Perekonomian Daerah, Selasa (15/02/2022), di The Sunan Hotel Solo. 

Ditambahkan Deputi Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP, Setya Budi Arijanta, ketentuan belanja pemerintah menyebutkan jika kebutuhan semua pemerintah daerah sudah bisa dipenuhi oleh produk dalam negeri, maka tidak boleh impor.

"Kalau untuk kualitas produk dalam negeri kami belajar dari China, Korea, pasti awalnya nggak bagus (kualitas produk), namun layak dipakai, jangan termakan merek, ini kita harus mendidik masyarakat," imbuhnya. 

Di lain pihak, Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka menegaskan Solo memiliki beberapa produk unggulan industri, di antaranya alat tulis kantor (ATK) dan masker. 

"Kita butuh banyak acara sosialisasi seperti ini untuk mendorong pengadaannya. Kesiapan UMKM untuk memenuhi belanja pemerintah terus kita dorong," pungkasnya. (awa)

(and_)