SOLO, solotrust.com – Puluhan pedagang Pusat Grosir Solo (PGS) melakukan aksi long march dari PGS ke Balai Kota Solo pada Rabu (9/3) pagi, sebagai aksi penolakan kenaikan service charge sebesar 39,13 persen yang akan diberlakukan oleh pihak manajamenen (swasta) per awal Maret 2022 ini.

Diungkapkan salah satu perwakilan pedagang PGS – yang enggan disebut namanya – long march yang diikuti puluhan pedagang ini akan mewakili ratusan pemilik atau penyewa kios PGS yang masih aktif, dan menolak rencana kenaikan service charge.

“Semua menolak, kami sudah ada persetujuan, kita juga nyebar angket, semua pedagang sini, kompak, menyetujui semua menolak kenaikan service charge,” katanya kepada Solotrust.com pada Sabtu (5/3) kemarin.

Pada aksi ini, sejumlah pedagang kurang-lebih sebanyak 15 hingga 20 orang perwakilan; akan melakukan audiensi dengan Pemerintah Kota (Pemkot) di Balai Kota Solo. Selain itu, pedagang PGS juga akan melakukan bakti sosial (baksos) bagi-bagi makanan kepada masyarakat sekitar.

“Untuk audiensinya kita di pemkot, di balai kota, kita dibatasi, jadistay di dua tempat nanti, satu grup di PGSnya, satu grup audiensi di pemkot. Sekitar 15-20 orang (perwakilan audiensi), karena disesuaikan dengan peraturan PPKM,” terangnya.

Kenaikan Service Charge

Terkait kenaikan service charge sebesar 39,13 persen, pedagang PGS nantinya akan dikenakan biaya perawatan sebesar Rp 80 ribu/meter per bulan, di mana biaya sewa sebelum kenaikan service charge adalah sebesar Rp 57.500.

Kenaikan tersebut dinilai tidak wajar, melihat kondisi pandemi yang cukup membuat omzet pedagang menurun selama dua tahun terakhir.

“Sebelumnya 53 persen pertama kalinya, terus kita menolak, tapi bagi kita itu (39,13 persen) masih terlalu tinggi,” jelasnya.

 “Apalagi di masa pandemi seperti saat ini ya. Dua tahunan kita tombok terus kita rugi banyak, masih ditambahi 39,13 persen, tidak masuk akal, lah,” imbuhnya.

Selain mempertimbangkan kondisi pandemi, alasan lain pedagang menolak kenaikan itu dikarenakan pedagang merasa belum dipenuhi hak dan kewajibannya. Pedagang menilai infrastruktur dan fasilitas di PGS tidak sebanding dengan kenaikan service charge.

“Ditambah tidak diimbangi dengan hak dan kewajiban kepala tenant, contohnya ini kita lihat, kondisi bangunannya tidak ada atap, kanan-kiri depan-belakang semua bolong-bolong semua, bangunan mangkrak, material mangrak. Kita tidak terima-nya di situ,” terangnya.

Dan dengan adanya long march serta audiensi ini, pedagang PGS berharap Pemkot Solo dapat menjembatani dan mempertemukan antara perwakilan pedagang dengan pihak pemilik PGS.

“Besar harapan kami pihak-pihak/pemerintah dapat membantu kami untuk memberikan solusi. Sesuai dengan program pemerintah yang memberikan dukungan untuk UMKM/pedagang bangkit di saat pandemi ini,” harap pedagang PGS dari rilis yang diterima Solotrust.com Selasa (8/3). (dks)

(zend)