JAKARTA, solotrust.com - Draft keputusan presiden (Keppres) mengenai pengangkatan bidan desa berstatus Pegawai Tidak Tetap (PTT) untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sudah jadi, serta telah difinalisasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).
“Draft Keppres itu sedang dalam tahapan sinkronisasi di Kementerian Polhukam. Prinsipnya sudah disetujui,” kata Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko, saat menerima 30 orang perwakilan Federasi Organisasi Bidan Desa (Forbides) Indonesia di Gedung Bina Graha, kantor KSP, Jakarta, baru-baru ini, dilansir dari laman resmi Sekretariat Kabinet RI, setkab.go.id, Senin (12/03/2018).
Dalam kesempatan itu, Ketua Forbides, Lilik Dian Eka Sari, menyampaikan masih adanya 4.153 bidan desa berstatus PTT belum diangkat menjadi CPNS. Mereka ini tidak termasuk di antara 37 ribu bidan desa yang telah diangkat sebagai CPNS karena terkendala administrasi, terutama karena usia di atas 35 tahun.
“Kami berharap yang empat ribu orang ini bisa segera terselesaikan statusnya agar tak lagi dikejar-kejar pungutan liar setiap perpanjangan kontrak,” ujarnya.
Menanggapi hal itu, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengemukakan, pemerintah memberikan respek sangat tinggi kepada para bidan desa karena profesi ini sangat terkait dengan kemanusiaan. Pekerjaan bidan adalah pekerjaan kemanusiaan karena yang diperjuangkan nyawa.
“Bahkan, Konvensi Jenewa 1949 yang menekankan perlindungan bagi warga sipil di dan sekitar zona perang, mencantumkan dengan jelas proteksi bagi para pekerja kesehatan. Pelanggaran terhadap hal itu dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat,” kata Moeldoko.
Menurutnya, pemerintah serius menerima berbagai aspirasi dan menaruh rasa hormat pada bidan desa di lapangan. Bagaimanapun, bidan bertugas di ujung garis terdepan, di daerah-daerah perbatasan dan terpencil demi kemanusiaan.
Terkait aspirasi masih ada 4.153 bidan desa berstatus PTT belum diangkat menjadi CPNS, Moeldoko menyatakan, permohonan mereka tak lama lagi akan terealisasi. Ia menjelaskan, draft keputusan presiden mengenai pengangkatan bidan desa sudah difinalisasi Kementerian PANRB. Draft Keppres saat ini sedang dalam tahapan sinkronisasi di Kementerian Polhukam.
“Prinsipnya sudah disetujui,” ucap Moeldoko seraya menambahkan tugas KSP adalah mendesak menteri terkait merealisasikannya.
(and)
