SOLO, solotrust.com - Rumah tinggal yang layak merupakan hak bagi setiap warga negara yang nyatanya banyak masyarakat yang belum bisa memilikinya.
Panel ahli katadata insight center, Mulya Army menjelaskan seberapa banyak masyarakat yang tidak memiliki rumah (backlog) di Indonesia mencapai 12.751.297 pada tahun 2021. Dari total backlog, 84 persen didominasi oleh masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
"Rumah memang sebuah hal yang mahal, dan kita harus memastikan semua rumah tangga memiliki rumah layak huni," jelasnya dalam acara webinar katadata Rumah Untuk Semua, Senin (15/8).
Pemerintah dalam hal ini telah berupaya untuk memberi subsidi untuk untuk masyarakat. Sayangnya pengembang besar kurang berminat dalam pembangunan rumah subsidi.
"Pembangunan rumah subsidi ternyata kurang diminati oleh pengembang besar. Karena maksud dari rumah subsidi dibangun untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Melayani MBR merupakan hal yang rentan terhadap usaha," terangnya.
Menurutnya dari kacamata pengembang melayani MBR untuk memiliki rumah menghasilkan untung yang kecil dan risiko cukup tinggi.
"Melayani MBR mungkin adalah suatu hal yang untungnya kecil dan risikonya yang besar. Karena MBR lebih tinggi kemungkinan gagal bayar, setelah disubsidi oleh pemerintah pun kembali minat untuk membangun rumah subsidi masih sedikit khususnya pengembang besar," tambahnya.
Untuk mengurangi backlog dibutuhkan peran pemerintah dan perbankan yang berkomitmen menyalurkan kredit konstruksi dan KPR bersubsidi. Peran pemerintah dalam mengurangi backlog dilakukan dengan berbagai program yang dilaksanakan KPUPR.
Direktur Rumah Umum dan Komersial Kementerian PUPR, Fitrah Nur menjabarkan pemeirntah memiliki berbagai macam program yang membantu MBR untuk dapat memiliki rumah tinggal.
"KPUPR mempunyai 4 program untuk mengurangi backlog, yang pertama adalah pembangunan rumah susun sebanyak 51.340 unit. Kemudian ada rumah Swadaya sebanyak 813.660 unit. Kemudian ada faktor PSU, membantu memberikan insentif kepada pengembang yang membangun rumah MBR. Dan pembangunan rumah khusus sebanyak 10000 unit," ungkapnya
Sementara Direktur Riset CORE Indonesia Piter Abdullah mengungkapkan berbagai program pemerintah yang dilakukan juga tak terlepas dari hambatan yang terjadi seperti daya beli masyarakat yang rendah.
"Pemerintah sudah melaksanakan banyak program, terutama di era Jokowi dengan program 1juta rumah. Kita mesti mengapresiasi dengan harapan masyarakat dapat memiliki rumah. Tapi seperti yang disampaikan hambatannya juga banyak. Rumah yang diberikan ke masyarakat tidak diberikan secara gratis namun melalui subsidi. Daya beli masyarakat yang rendah menjadikan kesulitan untuk masyarakat memiliki rumah" ungkapnya. (mnun/fik)
(zend)
