SOLO, solotrust.com - Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera (DPD PKS) Kota Solo menilai pemerintah telah mengkhianati rakyat atas kebijakannya menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Untuk itu, partai oposisi ini menyatakan sikap dengan menolak kebijakan tersebut.

Ketua DPD PKS Solo, Daryono mengatakan, kenaikan harga BBM mulai 3 September 2022 lalu telah mengkhianati kepercayaan rakyat. Menurutnya, seharusnya pemerintah yang diberi mandat rakyat, menyejahterakan masyarakat dengan menstabilkan harga kebutuhan pokok dan menyiapkan lapangan kerja.

"Hal itu sesuai dengan janji kampanye Presiden Joko Widodo (Jokowi), namun faktanya BBM sudah naik tujuh kali selama pemerintahan Jokowi sejak 2014," ujarnya, Selasa (06/09/2022).

Menurut Daryono, pemerintah sering kali berdalih jika membengkaknya biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) karena adanya subsidi BBM. Padahal, pembengkakan biaya APBN bisa dikurangi dengan melakukan efisiensi agar bebas dari pemborosan belanja dan praktik korupsi.

"Pemerintah bisa menunda proyek-proyek besar yang tidak prioritas seperti proyek Ibu Kota Nusantara sehingga tetap bisa memberikan subsidi BBM kepada rakyat," imbuhnya.

Sementara itu, lanjut Daryono, efek kenaikan semakin memperburuk perekonomian rakyat yang baru mau pulih pascapandemi Covid-19. Terlebih, angka kemiskinan pada 2021 menurut data BPS sebesar 9,4 persen atau 48.790 penduduk.

"Kompensasi berupa bantuan sosial (Bansos) dari pemerintah atas naiknya harga BBM subsidi hanya menjadi solusi yang bersifat sementara. Terlebih, penyalurannya selama ini banyak catatan, ketidakakuratan data, tidak tepat sasaran dalam penyaluran hingga terjadinya praktik korupsi bansos. Terkait hal itu, DPD PKS Kota Solo mendesak kepada pemerintah untuk membatalkan kebijakan kenaikan BBM subsidi yang membebani rakyat," tegasnya. (awa)

(and_)