SOLO, solotrust.com - Ribuan massa kader dan simpatisan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melakukan aksi demontrasi dengan menyerbu jantung Kota Solo di Bundaran Gladak, Jumat (09/09/2022) sore. Peserta aksi datang dari berbagai daerah, terutama Soloraya.

Massa aksi menyuarakan sejumlah tuntutan dan aspirasi, yakni menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM); menunda proyek-proyek besar tidak prioritas seperti proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) dan kereta cepat Jakarta-Bandung.

Mereka juga mendesak pemerintah agar subsidi BBM tetap diterapkan dengan menurunkan kembali harga BBM bersubsidi. Peserta aksi menilai kompensasi berupa bantuan sosial (Bansos) dari pemerintah atas naiknya harga BBM subsidi hanya menjadi solusi bersifat sementara.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah (Jateng), Quatly Abdul Kadir Al Katiri, menilai kenaikan harga BBM ini dikhawatirkan akan membawa dampak perekononomian, terutama terjadi kenaikan harga-harga sejumlah komoditas dan kebutuhan pokok.

"Bagian dari itu semua unsur BBM yang dinaikkan pemerintah dan ini menyengsarakan. Ini pembawa dampak kepada komoditi keseharian masyarakat, harga-harga kebutuhan pokok. Ini yang menjadi tuntutan, kami mengajak semua masyarakat menolak atau menurunkan harga BBM yang dinaikkan pemerintah," ujarnya, usai aksi di Bundaran Gladak, Solo.

Kenaikan harga-harga imbas BBM naik, sebut Quatly Abdul Kadir Al Katiri, juga akan berdampak pada turunnya daya beli masyarakat. Efek lain, katanya, dikhawatirkan akan menambah angka pengangguran dan kemiskinan.

"Kelamaan daya beli masyarakat semakin menurun, kalau daya beli menurun kemiskinan dan pengangguran akan bertambah. Oleh karena itu, kami menuntut kepada pemerintah untuk menurunkan BBM yang sudah dinaikkan segera diturunkan agar masyarakat tidak sengsara, karena ini dampak luar biasa," terangnya.

PKS juga meminta pemerintah menghentikan sejumlah proyek saat ini dibangun, seperti proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dan kereta cepat Jakarta-Bandung untuk dihentikan dan anggarannya, dialihkan bagi kebutuhan lain.

"Lebih prioritas adalah kesejahteraan masyarakat, ini yang harus dilakukan pemerintah seperti yang saya sampaikan tadi sudah tertuang di alenia ke-4 UUD 1945. Ini kewajiban pemerintah menyejahterakan rakyat, mencerdaskan kehidupan bangsa," paparnya.

Quatly Abdul Kadir Al Katiri mendesak pemerintah segera mendengarkan aspirasi-aspirasi masyarakat yang selama ini juga menuntut hal sama.

"Mohon bagi pemerintah supaya memerhatikan aspirasi masyarakat supaya tidak terjadi gejolak," tuturnya.

Quatly Abdul Kadir Al Katiri mengaku siap kembali melakukan aksi hingga pemerintah memenuhi aspirasi dan tuntutan.

"Aksi kalau perlu kita lakukan lagi akan kita lakukan agar dengan harapan pemerintah segera menurunkan harga BBM," tukasnya. (dks)

(and_)