JAKARTA, solotrust.com - Peredaran narkoba dan tindak pidana mati menjadi salah satu pembahasan dalam rapat kerja Komisi III DPR RI dengan Kejaksaan Agung di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (28/03/2018). Legislator pun meminta eksekusi mati bandar narkoba dipertontonkan ke publik.
Anggota Komisi III DPR RI, Aboe Bakar Alhabsyi mengatakan, hukuman mati masih menyisakan pekerjaan rumah sebab ada sepuluh orang lagi harus dieksekusi mati dalam kasus narkoba. Menurutnya, hukuman mati harus terus digaungkan karena ulah pengedar narkoba dinilainya sudah sangat melampaui batas.
“Kalau kedapatan bandar narkoba, tangkap dan pertontonkanlah ke publik eksekusi matinya. Saya berharap kepada jaksa agung agar masalah eksekusi mati ini sedikit di ekspos ke publik,” tegas pria biasa disapa Habib dalam rilisnya, dilansir dari laman resmi DPR RI, dpr.go.id, Kamis (29/03/2018).
Lebih lanjut dirinya menyatakan, adanya memorandum of understanding (MoU) tidak membuat ketiga lembaga, yakni kepolisian, Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi kebal hukum.
“Saya takutkan ada kesan berbagi gitu, bahasanya ‘siap, aman pak’,” imbuh politisi F-PKS.
Habib menegaskan, meningkatnya tren penyelundupan narkoba ke Indonesia merupakan sebuah proxy war.
“Indonesia kini telah dirasuki candu secara maksimal. Entah sudah menjadi perang dunia ke berapa, ya proxy war-nya itu menggunakan narkoba. Apa karena hukuman kita yang terlalu rileks terhadap terpidana narkoba?” ujarnya.
Sementara anggota Komisi III DPR RI, Junimart Girsang, mengatakan para terpidana mati narkoba yang kasusnya sudah inkrah harus segera dieksekusi Kejaksaan Agung. Argumen hak asasi manusia (HAM) tak bisa menghalangi eksekusi, mengingat narkoba sudah merusak anak bangsa.
“Tidak ada alasan bagi Jaksa Agung untuk tidak melakukan eksekusi mati terhadap terpidana kasus narkoba yang sudah inkrah. Narkoba sudah menjadi musuh utama anak bangsa ini. Narkoba sudah marak sampai ke dusun-dusun,” tegasnya.
(and)
