Solotrust.com - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjelaskan alasan partainya menolak pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) Kesehatan. Menurutnya, ada sejumlah subtansi dalam RUU tersebut tidak bisa menjawab harapan tenaga kesehatan.
“Memang ada sejumlah subtansi yang menurut kami tidak bisa menjawab harapan dari dokter dan tenaga kesehatan. Ada masalah keadilan di situ,” kata AHY di Bandara Soekarno-Hatta, Selasa (11/07/2023), dikutip dari sebuah sumber.
Salah satu poin penolakan dari Partai Demokrat, jelas AHY adalah ingin mempertahankan mandatory spending atau jumlah anggaran yang wajib dipenuhi pemerintah di bidang kesehatan. Menurutnya, keberadaan aturan itu dapat membuat kondisi sektor kesehatan di Indonesia semakin baik.
"Kami ingin mempertahankan mandatory spending," kata AHY.
Ketua Umum Partai Demokrat mengungkapkan, ada sejumlah alasan lain membuat partainya menolak pengesahan UU tersebut. Dia menilai revisi UU tersebut tidak dapat menjawab harapan masyarakat.
Hal ini membuat AHY teringat dengan pengesahan UU Cipta Kerja. Pihaknya menyebut kondisi serupa juga terjadi pada RUU Kesehatan. Hanya, saat ini yang berteriak menolak bukan buruh, melainkan tenaga kesehatan.
"Sekarang giliran tenaga kesehatan dan jumlahnya banyak. Kita tahu dari UU yang disahkan tadi benar-benar akan berpengaruh terhadap masa depan dari saudara kita," ucapnya.
Penolakan Partai Demokrat terhadap pengesahan RUU Kesehatan sebenarnya telah disampaikan dalam rapat paripurna digelar di DPR, Selasa (11/07/2023). Tak hanya Partai Demokrat yang menolak, namun fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga melakukan hal sama. Sementara, fraksi Nasional Demokrat (Nasdem) menyatakan setuju, namun dengan catatan.
Kendati demikian, DPR telah resmi mengesahkan RUU Kesehatan menjadi UU dalam Rapat Paripurna ke-29 DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2022-2023 di Ruang Rapat DPR RI, Jakarta, Selasa (11/07/2023).
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPR Puan Maharani beserta Wakil Ketua Rahmat Gobel dan Lodewijk Freidrich Paulus.
"Sidang dewan yang kami hormati dan hadirin yang kami muliakan, selanjutnya kami akan menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota dewan apakah Rancangan Undang-undang tentang Kesehatan dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?" kata Puan Maharani meminta persetujuan anggota dewan.
Anggota DPR yang menghadiri rapat paripurna itu pun langsung menyambutnya dengan perkataan setuju.
Pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan menjadi undang-undang ditengarai berdampak pada pelayanan kesehatan. Kondisi ini diperparah dengan dihapusnya mandatory spending atau anggaran kesehatan.
Pemerintah menilai kemudahan layanan dan kemandirian kesehatan terwujud melalui regulasi baru ini. (Arum)
*) Berbagai Sumber
(and_)
