JAKARTA, solotrust.com - Putra sulung Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) resmi dilantik sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Rabu (21/02/2024).
Masuknya AHY dalam kabinet pemerintahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menandai bergabungnya Partai Demokrat ke dalam koalisi partai politik pendukung pemerintahan.
Selama hampir sepuluh tahun, Demokrat berada di luar pemerintahan. Partai besutan SBY ini memilih jalan penyeimbang di parlemen.
Selama menjadi oposisi, beragam kritik kerap dilontarkan AHY kepada Jokowi. Salah satu paling tajam adalah soal hutang negara.
"Kini kita kesulitan bayar hutang karena keuangan negara juga tengah menghadapi tekanan. Sejatinya rakyat jugalah yang akan menanggung hutang lewat pajak yang mereka bayar,” ujarnya, dikutip dari sebuah sumber.
AHY juga sempat menyentil program mercusuar Jokowi yang tak berdampak bagi rakyat.
"Proyek-proyek mercusuar yang tidak banyak berdampak pada kehidupan wong cilik," sambungnya.
Di DPR, Fraksi Demokrat memilih walk out saat pengesahan RUU Cipta Kerja. Tensi Demokrat dan Istana memanas saat KSP Moeldoko melancarkan monuver politik.
Moeldoko berupaya mengambil alih kendali Demokrat dari AHY melalui KLB.
Upaya Moeldoko gagal setelah PK di Mahkamah Agung ditolak.
Jelang pemilihan umum (Pemilu) 2024, posisi politik Demokrat berbalik. Setelah gagal berkoalisi dengan Anies Baswedan, Demokrat akhirnya memilih bergabung dengan Prabowo-Gibran.
Pakar komunikasi politik dari Universitas Airlangga, Suko Widodo menilai ditariknya Demokrat ke dalam kabinet merupakan bagian dari upaya Jokowi menyelamatkan pemerintah.
"ini untuk kepentingan jangka pendek dan jangka panjang dari pemerintahan Pak Jokowi. Sejak pecah kongsi Pak Jokowi dengan PDIP, maka hubungannya dengan PDIP retak dan ini dikhawatirkan, di akhir kebijakannya Pak Jokowi, PDIP akan melakukan manuver-manuver tampaknya pemilu belum selesai dan masih butuh energi," papar Suko Widodo.
"Kalaupun ditetapkan (presiden dan wakil presiden), ada pihak yang belum terima, nampaknya hanya dengan menarik Demokrat menjadi kekuatan untuk membentengi tekanan tekanan dari lawan politik. Masa jabatan, jangka panjangnya sebagai bentuk koalisi atau kesinambungan posisi AHY,” tukasnya. (Farah Hasna'ul)
* Berbagai Sumber
(and_)
.jpg)
