Solotrust.com - Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati menekankan pentingnya pengamatan serta pelayanan wilayah pesisir maupun laut secara terpadu. Hal ini guna mendukung ketahanan terhadap perubahan iklim dan bahaya laut lainnya.
Menurut Dwikorita Karnawati, kondisi bumi kekinian sangat mengkhawatirkan dan tidak mudah diprediksi.
"Pengamatan dan layanan laut yang berkelanjutan sangat penting dan relevan untuk mengurangi potensi permasalahan dan ancaman yang timbul akibat perubahan iklim maupun ancaman lainnya," ungkapnya dalam rangkaian kegiatan COP28: Water For Life diselenggarakan di Uni Emirat Arab baru-baru ini.
Dalam agenda itu, Dwikorita Karnawati didapuk sebagai panelis terkait tema Earth Information Day meliputi topik bahasan peran pengamatan dalam mendukung pelaporan nasional, apa saja kebutuhan informasi untuk Global Stocktake kedua (GST2), dan Kemitraan sektor publik-swasta dalam pengamatan gas rumah kaca (GRK).
Kepala BMKG menyampaikan, ketersediaan data dan informasi kelautan secara akurat dan andal juga sangat bermanfaat untuk meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir, pembangunan sektor kelautan dan perikanan, keamanan dan keselamatan pelayaran, serta dapat memperkuat sistem peringatan dini bencana, khususnya tsunami.
Dwikorita Karnawati menyebut, bagi Indonesia sendiri, wilayah pesisir dan laut memiliki arti strategis dan penting bagi masa depan Indonesia, mengingat sebagai negara kepulauan (archipelagic state) terbesar di dunia, wilayah ini mendominasi total area Indonesia. Panjang pantai Indonesia adalah 99 ribu km, terpanjang kedua setelah Kanada.
Di Indonesia, lanjut Dwikorita Karnawati, interaksi darat-laut telah menjadi pendorong utama karakteristik cuaca-iklim. ENSO dan IOD telah menjadi faktor menonjol karena posisi geografis Indonesia berada di antara dua benua dan dua samudra, yakni Samudera Hindia dan Pasifik. Selain itu, aktivitas Arus Lintas Indonesia (Indonesian Through Flow) juga turut memengaruhi kondisi cuaca dan iklim di Indonesia.
"Selama tiga tahun terakhir, Indonesia mengalami Triple-Dip La Nina, yakni pada tahun 2020-2022. Sementara di tahun 2023 ini, Indonesia menghadapi kekeringan cukup parah disebabkan El Nino yang kuat," imbuhnya.
Terkait itu, Indonesia mengajak seluruh negara untuk berkolaborasi melakukan pengamatan laut guna mengatasi tantangan perubahan iklim. Pemantauan laut dan pesisir membutuhkan biaya besar, sehingga perlu kemitraan di luar sektor publik untuk pengamatan laut yang berkelanjutan.
"Ketersediaan data dan informasi yang akurat mengenai laut menjadi salah satu bentuk mitigasi dampak perubahan iklim. Dengan data tersebut, negara-negara di dunia dapat menjadikannya sebagai acuan dalam merumuskan berbagai kebijakan guna mengantisipasi dan meminimalisasi risiko yang ditimbulkan dari perubahan iklim itu sendiri," pungkasnya.
(and_)
