SOLO, solotrust.com - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan mencatatkan wilayah Kabupaten Wonogiri menduduki tingkat paling tinggi kesadarannya, bahkan seluruh pengurus RT RW sudah terkaver sebagai peserta. Sementara di Kota Solo, kepesertaan Bukan Penerima Upah (BPU) baru tercapai 30 persen dari sasaran. Masih ada sekira 70 ribu peserta dari BPU yang akan dilanjutkan pada 2024 mendatang.
Tercatat hingga 15 Desember 2023, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Surakarta melakukan pembayaran klaim santunan sebesar Rp 678.550.157.510 dari total 100.100 kasus.
Jumlah ini terdiri atas lima program, yakni Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Pensiun (JP), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Adapun cover area meliputi Surakarta, Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar, dan Sragen.
Jumlah ini, menurut Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Surakarta, Tonny WK masih bertambah hingga akhir 2023.
"Namun sudah terlihat kenaikan yang cukup signifikan dibanding tahun lalu, yakni klaim sebesar Rp597.543.119.623 dari 74.414 kasus," ungkapnya, Rabu (27/12/2023).
Dijelaskan, salah satu sasaran di 2023 adalah peningkatan kepesertaan dari bukan penerima upah atau kepesertaan mandiri.
"Kami terus melakukan sosialisasi manfaat program BPJS Ketenagakerjaan untuk BPU karena manfaatnya sangat besar, seperti juru parkir, ojek online, pelaku jasa, atlet, wiraswasta, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) maupun tugas pelayanan seperti perangkat desa dan RT/RW," imbuh Tonny.
Pihaknya juga mengungkapkan manfaat dan kemudahan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, yakni ada santunan beasiswa untuk ahli waris anak hingga perguruan tinggi, kemudahan klaim dan proses dengan aplikasi online JMO.
"Kami terus meningkatkan kinerja layanan. Klaim dengan online JMO untuk santunan di bawah Rp10 juta bisa cair dalam waktu beberapa menit saja," sebut Tonny.
Bertepatan dengan momen pemilihan umum (Pemilu) 2024, dirinya berharap petugas terlibat dalam penyelenggaraan pesta demokrasi lima tahunan juga bisa terkaver BPJS Ketenagakerjaan, terlebih berkaca pada pengalaman pemilu 2019.
"Kami tidak ingin peristiwa buruk terjadi, namun sebagai langkah proteksi agar seluruh petugas yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu mendapatkan perlindungan maksimal bersama BPJS Ketenagakerjaan," pungkas Tonny WK. (elv)
(and_)
