KARANGANYAR, solotrust.com - Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Karanganyar berang kepada Pj Bupati Timotius Suryadi lantaran dianggap telah memberikan karpet merah kepada mantan Bupati Juliyatmono.
Tercatat dari 4 pimpinan dewan, tiga di antaranya telah sepakat bakal menggunakan mosi tidak percaya dan hak interpelasi bila pj bupati masih terus memberikan karpet merah kepada mantan Bupati Karanganyar Juliyatmono.
Sementara satu unsur pimpinan dewan, Anung Marwoko dari Fraksi Partai Golkar memilih untuk memperlajarinya terlebih dahulu. Kendati begitu, wakil ketua DPRD ini sepakat dengan unsur pimpinan lainnya menggunakan hak interpelasi bila pj bupati dinilai melanggar karena memberikan karpet merah kepada Juliyatmono.
"Dalam masalah ini, saya akan memperlajarinya terlebih dahulu. Jangan buru-buru, tapi kalau salah, ya tidak apa-apa, mau bagaimana lagi, saya sepakat," kata Anung Marwoko.
Sementara, Ketua DPRD Karanganyar, Bagus Selo meminta agar pj bupati tidak perlu mengelak dan mengakui bila memang mengundang mantan Bupati Juliyatmono untuk menghadiri agenda seremoni pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karanganyar.
Jika PJ Bupati Timotius Suryadi masih tetap mengundang, pihaknya tak akan kompromi dan bakal menggunakan hak yang dimilikinya, termasuk mengirimkan surat evaluasi kinerja pj bupati kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
"Saya rasa pj bupati tidak perlu mengelak, akui saja kalau memang mengundang. Kalau kalau nanti di perjalanan waktu masih mengundang dan memberikan karpet merah, DPRD siap menggunakan hak mosi tidak percaya dan hak Interpelasi," kata Bagus Selo yang juga disepakati Wakil Ketua Dewan dari PKS Darwanto dan Wakil Ketua dari PKB Tony Hatmoko, saat di ruang rapat pimpinan DPRD Karanganyar, Rabu (03/01/2024).
"Kalau perlu DPRD akan membuat surat pada Kemendagri untuk evaluasi kinerja pj bupati," sambungnya.
Sementara itu, saat ditanyakan mengapa kehadiran mantan Bupati Rober Christanto saat groundbreaking jalan Kayu Apak-Ngaliyan Karanganyar, Selasa (02/01/2024) tak dipersoalkan pihak DPRD, secara tegas Tony Hatmoko mengatakan pokok permasalahannya berbeda antara kehadiran Juliyatmono dan Rober Christanto.
Dalam hal ini kehadiran Rober Christanto tidak bisa dipermasalahkan karena hadir sebagai tokoh masyarakat. Di lain sisi, Rober Christanto tak ikut maju calon anggota legislatif (Caleg) dan tidak berkontestasi dalam pemilihan umum (Pemilu) 2024.
"Jika Rober dipermasalahkan datang ke acara pemkab, kan Pak Rober nggak caleg. Kebetulan dirinya saat itu hadir mewakili ketua DPRD dan kebetulan Pak Rober hadir, tapi Pak Rober tidak memberikan sambutan. Dia juga tidak ikut dalam kontestasi politik," tandas Tony Hatmoko.
"Dia hadir sebagai tokoh masyarakat dan itu sah saja. Berbeda kalau Pak Rober itu caleg DPRD provinsi atau DPR RI, baru dipermasalahkan. Lah, dia tidak nyaleg kok dipermasalahkan," sambungnya.
Tony Hatmoko menambahkan, ketiga pimpinan DPRD Karanganyar sepakat agar Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menjalankan fungsi pengawasan di lapangan.
Selain itu pihak Bawaslu diharapkan juga mengingatkan pj bupati Karanganyar untuk menjaga kondusivitas keadaan. Hal itu penting agar tidak ada saling kecurigaan dan menjaga netralitas aparatur sipil negara (ASN) di Bumi Intanpari.
"Kami sepakat pj bupati agar menjaga kondusivitas keadaan untuk menjaga agar tidak saling curiga dan menjaga netralitas ASN," ucap Tony Hatmoko.
Pihaknya juga meminta agar pj bupati memberikan contoh pada para ASN dengan tidak memihak. Seperti halnya mengeluarkan surat edaran larangan pada ASN di Karanganyar untuk tidak berpose dan bergaya apa pun saat berswafoto dan di-upload di media sosial.
"Pj bupati membuat aturan pada surat edaran untuk ASN tidak boleh foto bergaya bentuk jari di foto. Kalau pj bupati sendiri tidak mencontohkan sebagai pemimpin yang arif dan bijaknsana, terus fungsinya surat edaran tersebut untuk apa," pungkas Tony Hatmoko.
Sementara itu ketika dikonfirmasi, Pj Bupati Karanganyar, Timotius Suryadi membantah jika dirinya memberikan karpet merah kepada mantan bupati Juliyatmono untuk menghadiri berbagai kegiatan pemerintahan, terutama agenda pemkab secara seremonial. (joe)
(and_)
