LOMBOK TENGAH, solotrust.com - Anggota Badan Aspirasi Masyarakat Dewan Perwakilan Rakyat (BAM DPR) RI, Muh Haris menekankan pentingnya pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika yang berpihak pada masyarakat lokal. Ia menilai, keberhasilan pembangunan tak hanya diukur dari kemegahan infrastruktur, namun juga dari seberapa besar manfaat dirasakan warga, termasuk para nelayan dan pemilik lahan terdampak.

Dalam kunjungan kerja BAM DPR RI ke Mandalika pada 5 April 2025, Muh Haris menyampaikan keprihatinannya terhadap sejumlah persoalan sosial masih mengemuka, salah satunya sengketa lahan belum terselesaikan. Menurutnya, keberlanjutan pembangunan tak bisa mengabaikan keadilan bagi warga terdampak.

“Negara harus hadir memastikan penyelesaian yang adil. Pembangunan tidak boleh berlangsung di atas pengabaian hak-hak masyarakat,” ujar Muh Haris.

Ia juga menyoroti kondisi nelayan tradisional terdampak alih fungsi kawasan pesisir untuk pariwisata. Banyak dari mereka kini kesulitan mengakses laut dan kehilangan sumber penghidupan.

“Pariwisata berkelanjutan harus memberikan ruang hidup layak bagi masyarakat pesisir, bukan malah menggeser keberadaan mereka,” kata dia dalam siaran pers diterima solotrust.com.

Dalam hal ketenagakerjaan, Muh Haris menekankan pentingnya pelibatan warga lokal dalam proses pembangunan dan operasional kawasan.

“Peluang kerja harus diutamakan bagi masyarakat setempat. Ini tanah mereka dan mereka berhak menjadi bagian dari kemajuan yang dibangun di atasnya,” tambahnya.

Muh Haris pun mendorong pemerintah dan pelaku usaha untuk memperluas akses pelatihan, pendidikan vokasi, serta sertifikasi agar warga memiliki kapasitas bersaing di sektor pariwisata dan industri kreatif.

Kunjungan BAM DPR RI ini merupakan bagian dari upaya pengawasan serta penyerapan aspirasi masyarakat terhadap pelaksanaan proyek strategis nasional. Muh Haris berharap, pengelolaan KEK Mandalika bisa menjadi contoh pembangunan ideal, yakni inklusif, berkeadilan, dan mengakar pada kepentingan masyarakat lokal.

(and_)