NUSA DUA, solotrust.com – Pemerintah menargetkan Indonesia menjadi negara dengan ekonomi digital terbesar di kawasan Asia pada tahun 2020. Melalui Roadmap e-Commerce dan Program Startup Digital, delapan kementerian dan lembaga berkolaborasi untuk memastikan valuasi industri ekonomi digital pada Tahun 2020 bisa mencapai USD 130 miliar.
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong menyebutkan, peran pemerintah dalam memastikan investasi sektor digital bisa berlanjut teramat penting.
Dalam sektor digital, mengutip pengalaman berbagai negara, ia menilai ada dua prinsip utama yang harus didukung Pemerintah terhadap industri start-up melalui instrumen kebijakan, yaitu light touch regulation dan safe harbour policy.
“Light touch berkaitan dengan regulasi, pentingnya untuk pemerintah tidak ikut campur dan mencoba meregulasi segala hal, agar semakin banyak inovasi yang dapat tumbuh di negara ini. Ini juga menjadi perhatian Presiden bagaimana birokrasi memperbaiki beragam peraturan yang ada. TIdak terlalu banyak aturan,” jelas Thomas yang hadir mewakili Presiden Joko Widodo dalam Pembukaan 1st NextICorn International Summit di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC) Bali, Rabu (09/05/2018).
Lanjutnya, Pemerintah juga harus melindungi dari sisi potensi kegagalan melalui safe harbour policy. Menurutnya, prinsip dasar yang harus dipahami bagi pembuat kebijakan adalah inovasi muncul dari percobaan dan pengalaman, yang juga berkaitan dengan kegagalan.
“Tidak mungkin kalau kita bilang kita pro-inovasi namun di saat yang sama tidak pro-failure. Pemerintah harus bisa menciptakan rasa aman bagi industri start-up untuk menghadapi kegagalan, dan bagaimana mereka bisa mengimplementasikan dari kegagalan tersebut,” terangnya.
Melalui The 1st Next Indonesia Unicorn (NextICorn) International Summit 2018, Pemerintah berkolaborasi dengan empat CEO unicorn menyiapkan wahana untuk mempertemukan start-up Indonesia memiliki potensi besar dengan investor-investor luar negeri dan dalam negeri untuk menciptakan unicorn baru dari Indonesia.
Kolaborasi ini merupakan upaya bersama Pemerintah dan pemangku kepentingan untuk mencarikan solusi atas permasalahan pendanaan yang dialami start-up digital, terutama start-up yang berada di Zona Missing Middle atau Series B.
(way)
