JAKARTA, solotrust.com – Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) menerima hampir 1.000 usulan unit kerja dari berbagai instansi pemerintah untuk ditetapkan sebagai Wilayah Bebas Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di tahun ini.

Dalam keterangan resminya, jumlah tersebut meningkat dua kali lebih dibanding usulan tahun tahun lalu sebanyak 485. Dari jumlah itu di tahun lalu, 127 unit pelayanan mendapatkan predikat WBK/WBBM.

Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan (RB Kunwas) Kemenpan RB Muhammad Yusuf Ateh merinci, dari jumlah tersebut ada tiga institusi penegak hukum di Tanah Air  yang banyak mengajukan.

Ketiganya adalah Polri, Makhamah Agung (MA), dan Kejagsaan Agung. Dari Polri, tahun ini mengajukan lebih dari 200 unit kerja dari sebelumnya hanya 72 unit kerja tahun lalu. Banyaknya instansi yang diusulkan ini tak lepas keberhasilan 12 unit kerja Polri yang ditetapkan sebagai WBK, dan tiga WBBM.

Sementara MA, tahun ini untuk pertama kalinya mengajukan 17 unit kerja untuk ditetapkan sebagai WBK serta WBBM. Sedangkan Kejaksaan Agung mengajukan 34 unit.

”Artinya unit pelayanan tersebut sudah mulai berani menyatakan bebas dari korupsi,” ujarnya di Jakarta,  Senin (21/5/2018).

Dalam penilaian Zona Integritas menuju WBK/WBBM, ada enam aspek yang dinilai yakni manajemen perubahan, manajemen SDM, pelayanan publik, tata laksana, akuntabilitas serta pengawasan.

“Kita lakukan perubahan ke unit yang langsung menyentuh masyarakat,” ungkapnya.

(way)