SOLO, solotrust.com - Terkait Paket Kebijakan Nomor XVI yang diluncurkan Pemerintah, terutama soal relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI), Kamar Dagang Indonesia (Kadin) minta pemerintah mengkaji ulang.
Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum Kadin Indonesia, Rosan Perkasa Roeslani, saat menyampaikan sambutan pada Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin 2018 di Hotel Alila Solo, Selasa (27/11/2018).
Paket Kebijakan Ekonomi XVI mencakup 3 hal, yaitu perluasan fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan (tax holiday), peningkatan devisa hasil ekspor industri berbasis sumber daya alam (DHE), dan relaksasi Daftar Negatif investasi (DNI).
DNI adalah daftar sektor bisnis yang disusun pemerintah sebagai informasi bagi para calon investor tentang bisnis yang tidak diperbolehkan di Indonesia dan berbagai aturannya, terutama mengenai kepemilikan bersama.
Pihaknya memahami bahwa Paket Kebijakan Ekonomi XVI dari pemerintah ini dalam rangka menurunkan defisit, meningkatkan investasi dan meningkatkan lapangan pekerjaan.
"Tapi kita ingin mengingatkan, industri dan manufaktur harus diutamakan. Kita ingin memastikan bila Kebijakan Paket Ekonomi dijalankan, harus menjaga iklim investasi, mendorong perekonomian dan menjaga iklim dunia usaha," paparnya.
Sebelumnya, Rosan sudah mengungkap pihaknya menyayangkan, Kadin tidak diajak pemerintah (Kementerian - kementerian terkait) untuk diskusi terkait relaksasi DNI.
Karena bila Kadin tidak diikutsertakan, dikhawatirkan persepsi menjadi beda. Meski begitu, pihaknya yakin pemerintah akan selalu mendorong perekonomian dan mementingkan usaha kecil menengah.
Namun, melalui kehadiran Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution dan beberapa Kementerian di Rapimnas ini, pihaknya ingin mendengar secara langsung dan berdikusi terkait hal tersebut.
"Dalam Rapimnas bisa diskusi, sehingga kita bisa lebih memahami. Agar ada kesepahaman soal relaksasi DNI sehingga bisa membawa manfaat bagi dunia usaha," imbuhnya.
Menurutnya, setelah dilakukan pemaparan dan tanya jawab pandangan tentang relaksasi DNI, pihak Kadin akan memberikan masukan ke Menko bahkan menyampaikan langsung ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dijadwalkan hadir pada Rabu (28/11/2018).
Untuk itulah, tema Rapimnas dinilai sangat relevan dengan kondisi sekarang. Sebab Kadin ingin mendorong industri nasional yang berdaya saing.
Bila pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan berkualitas, ekspor dapat didorong, investasi meningkat dan memperluas lapangan pekerjaan serta menciptakan perekonomian berkeadilan.
Sebagai wujud sinergi dengan pemerintah, Kadin akan memberi masukan yang membawa aspirasi kepentingan dunia usaha. Sebab, ia yakin, semua kebijakan perekonomian tidak membawa hasil optimal bila tidak didukung dunia usaha.
Rencananya, aspirasi akan disampaikan sebelum Rapimnas selesai pada Rabu (28/11/2018). Karena animo luar biasa, pihaknya membentuk tim dan mengkaji satu per satu untuk menampung cukup banyak aspirasi.
"Target minggu ini selesai, sehingga bisa memberikan masukan minggu depan pada pemerintah. Saya belum bisa menyampaikan sekarang, karena belum final. Yang jelas menyerap aspirasi dunia usaha," tuturnya. (Rum)
(wd)
