SEMARANG, solotrust.com - Untuk mengatasi kekurangan guru PNS, maka guru tidak tetap (GTT) punya peran yang besar dalam mendidik anak didik. Oleh karena peran dan tanggung jawabnya itu, Pemrpov Jateng memperhatikan kesejahteraannya. Di mana sedikitnya 14.000 GTT SMA, SMK, dan SLB di Jateng mendapat insentif setara dengan upah minimal kota (UMK).

Hal itu disampaikan Ketua DPRD Jateng Rukma Setiyabudi dalam Acara Prime Topik, Dialog Parlemen yang diselenggarakan oleh Humas DPRD Jateng di GetsHotel, dengan tema Tantangan Pendidikan di Era Milineal, Selasa (27/11/2018).

"Selain insentif bulanan setara dengan UMK, mereka juga mendapat 10 persen dari UMK sebagai tambahan untuk kesejahteraannya. Ada sekitar 14.000 lebih GTT SMA, SMK, dan SLB di Jateng. Kami menganggarkan dari APBD," kata Rukma.

Ia menuturkan kebijakan ini adalah komitmen Pemprov Jateng terhadap pendidikan. Anggaran tersebut bagian dari 20 persen dari APBD, yang dipatok untuk bidang pendidikan. "Dari Rp25 triliun, 20 persennya, sudah dianggarkan untuk pendidikan tahun 2018 ini," jelasnya.

Lebih lanjut Rukma menambahkan, tidak semua provinsi bisa melakukan hal itu, terkait dengan insentif setara UMK bagi GTT.  Ia menyebut bahwa Jateng sebagai pelopor.

Pihaknya mengimbau, agar pemkot dan pemkab di Jateng, juga melakukan hal sama, memberi perhatian bagi GTT, pada jenjang sekolah yang jadi wewenangnya yakni, SMP, SD dan TK.

'Di era milenial saat ini guru jangan hanya mengajar materi saja. Namun juga mendidik anak, dari lini sosial, pergaulan, tata krama, dan agama. Sehingga siswa punya ahlak yang bagus," tandasnya.

Dalam dialog ini hadir juga Kepala Pembinaan SMK, Dinas Pendidikan Jateng, Hari Wuljanto. Ia mengatakan Jateng saat ini masih kekurangan guru untuk semua jenjang. Oleh karenanya, GTT punya andil yang besar dalam membantu proses pendidikan anak didik.

"Di satu sisi, baik itu guru PNS atau GTT harus bisa membina anak didik untuk memiliki budi pekerti yang baik," harapnya. (Adv)

(way)