Hard News

Pemkab Tergetkan Angka Kemiskinan Boyolali Turun 1 Digit Tahun Ini

Jateng & DIY

30 April 2019 08:05 WIB

Sosialisasi Perda Kabupaten Boyolali Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Kemiskinan. (Dok Humas Pemkab Boyolali)

BOYOLALI, solotrust.com – Pemkab Boyolali menargetkan angka kemiskinan bisa turun 1 digit di tahun ini dan 2020. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP3D) Boyolali saat tengah melakukan sinergitas program penanganan kemiskinan agar lebih optimal.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Boyolali, data makro kemiskinan Kota Susu pada tahun 2017 tercatat 116.400 jiwa berada dalam garis kemiskinan atau sekitar 11,96 persen. Angka tersebut berkurang dibanding tahun 2016 sebesar 117 ribu jiwa atau 12,09 persen.



Berdasar persentase tersebut, penduduk miskin Boyolali lebih baik atau di bawah rata-rata penduduk miskin Provinsi Jawa Tengah sebesar 13,01 %. Bahkan jika dibandingkan daerah di sekitarnya, Boyolali lebih rendah dari Kabupaten Klaten, Wonogiri, dan Sragen. Namun masih tinggi dari Kabupaten Sukoharjo dan Karanganyar.

“Tahun 2018 yang lalu sudah dirilis lewat BPS bahwa angka kemiskinan di Kabupaten Boyolali turun 1,92 persen menjadi 10,04 persen,” ungkap Kepala BP3D Kabupaten Boyolali Nur Kamdani dalam Sosialisasi Perda Kabupaten Boyolali Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Kemiskinan, Senin (29/4/2019).

Pihaknya berharap penurunan angka kemiskinan bisa sesuai target sebesar 1 persen di tahun 2019 dan 2020. Untuk itu pihaknya berharap adanya sinergitas program penanganan kemiskinan agar lebih optimal. Salah satu langkah yang dilakukan yakni Pemutakhiran Data Basis Terpadu (PBDT) yang menjadi acuan penanggulangan kemiskinan.

“Sehingga kita nanti di 2019 dan 2020 mudah-mudahan masing-masing bisa turun satu digit sehingga diharapkan bisa mencapai target,” harapnya.

Sementara Wakil Bupati (Wabup) Boyolali M Said Hidayat meminta semua pihak untuk mengecek dan menganalisa data kemiskinan di Boyolali. Selain melalui Perda tersebut yang mejadi pedoman, Said juga mengharapkan peran serta dari seluruh lini dari jajaran di tingkat kecamatan hingga desa.

“Menghadirkan dan melakukan validasi data kemiskinan. Kita lakukan evaluasi ketepatan sasaran ketika bantuan kita berikan,” ujar Said.

(way)