SOLO, solotrust.com - Menanggapi wacana Kementerian Perhubungan yang akan pemberlakuan sistem ganjil genap di Tol Trans Jawa pada masa arus mudik dan balik lebaran 2019, Kapolda Jawa Tengah, Irjen Pol Rycko Amelza Dahniel mengaku mendukung langkah untuk memberikan kenyamanan dan keselamatan pemudik.
Dirinya mengatakan, saat ini menunggu keputusan Menteri Perhubungan terkait kebijakan itu. Hal itu diungkapkannya kepada awak media usai rapat koordinasi persiapan Operasi Ketupat Candi 2019 di Mapolresta Surakarta, Manahan, Banjarsari, Rabu (8/5/2019)
"Pemberlakukan sistem ganjil genap adalah salah satu opsi, namun demikian belum diputuskan oleh Kemenhub, kita mendukung apapun kebijakan itu asalkan membantu kenyamanan dan keselamatan pemudik," kata Kapolda.
Sebelumnya diberitakan, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia menggulirkan wacana pemberlakukan sistem plat nomor ganjil genap di Tol Trans Jawa pada masa arus mudik 2019.
Hal itu disampaikan oleh Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi saat meninjau persiapan masa angkutan lebaran di Stasiun Solo Balapan, Sabtu (4/5/2019) siang.
"Harapan kami bisa diterapkan dalam waktu dekat, untuk sosialisasi supaya masyarakat tahu lebih awal teknis pelaksanaan sistem ganjil genap. Semisal kalau hari Senin plat ganjil yang boleh melintasi tol, yang genap jalan biasa, nanti hari Selasa kebalikannya yang genap lewat tol dan yang ganjil di jalan biasa," ujar Menhub Budi Karya.
Berkaca dari pengalaman masa angkutan lebaran 2018, mudik tahun ini Tol Trans Jawa diprediksi bakal dibanjiri lebih banyak pemudik jika dibanding dari tahun lalu. Terlebih saat ini Tol Trans Jawa sudah tersambung sepenuhnya dari Jakarta hingga Surabaya. Pihaknya akan berupaya memberikan pelayanan maksimal agar masa angkutan lebaran lebih lancar.
"Dengan adanya Tol yang menghubungkan dari Jakarta sampai Surabaya, ekspektasi masyarakat yang ingin menggunakan jalan tol populasi diprediksi meningkat. Namun, peningkatan ini bisa juga menjadi bumerang bagi kami jika tidak mengelola dengan baik," kata dia.
Kemenhub tengah mengkaji kebijakan itu bersama pemerintah daerah, kepolisian dan pemangku kepentingan terkait agar penerapan aturan tersebut dapat berjalan lancar dalam mengakomodir masa angkutan lebaran.
"Kita pastikan, peningkatan volume yang ada dapat manage dengan baik, tapi kita tidak buru-buru, kami akan diskusi dengan Pemda dan kepolisian, ada suatu riset dan kajian yang kami lakukan terlebih dahulu, jika memang disetujui, maka akhir pekan depan kita bisa umumkan," ujar dia.
Di samping itu, sebagaimana instruksi Presiden Jokowi untuk juga mengoptimalkan jalur lama. Selain memecah kepadatan lalu lintas saat mudik juga untuk memberdayakan rest area di kedua jalur mudik. Sehingga rest area maupun penjaja makanan di jalur lama maupun tol dapat diberdayakan.
"Ini yang dititipkan dan presiden kepada kami, bagaimana memberdayakan jalur mudik lama. Pak presiden minta kepada kami untuk memberdayakan rest area sebagai satu kegiatan ekonomi masyarakat terutama UMKM agar mereka tidak menjadi marginal dan tetap mendapatkan suatu penghasilan yang baik," pungkasnya. (adr)
(wd)
