Hard News

DPC Hanura di Jateng Sepakat Desak Pusat Percepat Munas

Sosial dan Politik

20 Agustus 2019 16:03 WIB

Ketua DPC Hanura Kota Solo Abdullah AA (kiri) Silaturahim dan Ramah Tamah antar Pimpinan DPC Partai Hanura se Jawa Tengah di Megaland Hotel Solo, Senin (19/8/2019).

SOLO, solotrust.com – Hasil minor yang diperoleh Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dalam Pemilihan Umum 2019 membuat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hanura se- Jawa Tengah sepakat mendesak Dewan Pimpinan Pusat (DPP) untuk mempercepat Musyawarah Nasional (Munas), yang rencananya diselenggarakan pada tahun 2020.

Hal itu disampaikan Ketua DPC Hanura Kota Solo Abdullah AA kepada wartawan di sela Silaturahim dan Ramah Tamah antar Pimpinan DPC Partai Hanura se Jawa Tengah di Megaland Hotel Solo, Senin (19/8/2019).



Kendati di level provinsi maupun kabupaten/kota Hanura memiliki wakil yang duduk di kursi DPRD, namun di parlemen DPR RI, Hanura nihil wakil karena suaranya tidak melebihi ambang batas parlemen 4 persen, sedangkan perolehan hanya 1,54 persen, turun drastis dari pemilu 2014 mampu menembus suara 5,26 persen, meningkat dari pemilu pertama yang diikuti pada 2009, yang hanya mendapatkan suara 3,75 persen.

“Kapan waktu pastinya belum ditentukan, jika tahun 2020 bisa digelar bulan Januari atau Februari, tapi kami minta dapat diselenggarakan Desember tahun ini,” kata Abbdullah AA.

Desakan itu dimaksudkan lantaran pada tahun depan terdapat sebanyak kabupaten dan kota di Jawa Tengah yang akan menggelar pemilihan kepala daerah. Abdullah optimis DPC se-Jawa Tengah satu suara untuk kemajuan partai yang didirikan Wiranto sejak tahun 2006 itu.

Bahkan, Abdullah menyeru Ketua Umum Oesman Sapta Odang di dalam tubuh partai tidak memberikan banyak peran untuk perjuangan partai selama masa kampanye Pemilu 2019. Di samping itu, OSO juga disebut telah gagal menjaga soliditas partai baik di level daerah maupun sekup nasional.

“Strategi dan kontribusi nyata nyaris tidak ada. Malah menurut saya OSO fokus pada pemenangan dirinya sebagai kandidat calon anggota DPD RI, sehingga berdampak pada menurunnya perolehan kursi DPRD provinsi dan kabupaten/kota,” tukasnya. (adr)

(wd)