Hard News

Rancangan Ibu Kota Negara Baru, Transportasi Harus Terintegrasi

Sosial dan Politik

8 November 2019 12:05 WIB

Civil Week 2019 di Auditorium GPH Haryo Mataram Universitas Sebelas Maret, Kamis (07/11/2019).

SOLO, solotrust.com– Kampus Universitas Sebelas Maret (UNS) menggelar Seminar Nasional Civil Week 2019 mengkaji perencanaan infrastruktur dalam pemindahan ibu kota negara guna terwujudnya Indonesia sentris di Auditorium GPH Haryo Mataram UNS, Kamis (07/11/2019). Salah satu pembahasan yang mengemuka, yakni transportasi di ibu kota negara baru nantinya harus terintegrasi.

Sebagaimana diketahui, Presiden RI Joko Widodo telah menginisiasi pemindahan ibu kota negara di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara Kalimantan Timur. Kajian demi kajian dan persiapan terus dilakukan, forum demi dorum dimunculkan untuk menggali masukan dan urgensi pemindahan ibu kota.



Sekretaris PT Adhi Karya, Parwanto Noegroho menyampaikan paparannya dari segi perencanaan transportasi yang dianggap sebagai kesempatan untuk mengonsep ulang sistem transportasi secara lebih baik. Hal itu penting karena untuk mewujudkan smart city dan forest city dibutuhkan empat ring sistem transportasi yang dikembangkan.

Ring pertama dan kedua merupakan transportasi di lingkup pusat pemerintahan dengan menggunakan LRT dan bus. Ring ketiga, transportasi menuju ke pusat pemerintahan dengan LRT/ART dan MRT. Ring ini juga mengombinasikan underground dan at grade. Di ring empat, transportasi yang dekat dengan hunian penduduk dengan menggunakan e-bus dan e-scooter di outer ring road yang hi-tech,” jabarnya.

“Sistem transportasi harus terintegrasi antar ring-ring transportasi massal. Integrated transportation system. Lebih banyak menggunakan transportasi publik, memperkecil kendaraan privat," imbuhnya.

Lanjut Parwanto, beberapa hal harus dipersiapkan dan diperhatikan dengan baik untuk mewujudkan sistem transportasi seperti dijelaskan di atas, yakni sumber pembiayaan tidak sedikit, pengawasan pelaksanaan pembangunan, perawatan moda transportasi dan tarif moda transportasi dapat dijangkau masyarakat.

Sementara itu, Ketua Tim Pelaksanaan Pemindahan Ibu Kota Negara, Imron Bulkin menjelaskan, beberapa latar belakang urgensi pemindahan ibu kota, seperti pertumbuhan urbanisasi sangat tinggi di Jakarta, konsentrasi penduduk Indonesia terbesar ada di Jawa khususnya Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi).

“Pembangunan infrastruktur yang tidak adil dan merata untuk wilayah luar Jawa, dan kondisi lingkungan yang semakin memburuk seperti polusi udara yang tinggi, keterbatasan suplai air baku, penurunan permukaan tanah, dan juga naiknya muka air laut,” papar Imron Bulkin.

Menurutnya, pemindahan ibu kota negara ke lokasi baru dinilai menjadi salah satu upaya merepresentasikan identitas Indonesia yang hijau.

“Konsepnya nanti adalah smart, green, beautiful, and sustainable city. Kita akan bentuk forest city," jelas Imron Bulkin. (adr)

(redaksi)