SOLO, solotrust.com – Kepentingan sektoral daerah dan pemangku kepentingan dinilai masih menjadi batu sandungan untuk mengembangkan sinergitas potensi sektor pariwisata daerah satu dengan daerah lain di sekitarnya di wilayah Soloraya. Hal itu diungkapkan Wakil Ketua BPC Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Solo, Daryono. Diketahui, wacana itu sebenarnya sudah mulai muncul ke permukaan sejak beberapa tahun lalu.
“Salah satu persoalannya adalah perbedaan ‘kue yang didapat’ daerah satu dengan lainnya bisa mengakibatkan kecemburuan. Kemudian, politik anggaran di masing-masing daerah juga beda, ada yang memprioritaskan sektor pariwisata, ada yang tidak,” ujar pria yang juga menjabat wakil ketua Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA) Jawa Tengah di sela acara paparan inflasi Desember 2019 di Kantor BPS Solo, Kamis (02/01/2020).
Hal senada juga disampaikan Kepala Kantor Perwakilam Bank Indonesia Solo, Bambang Pramono. Ia menyebut salah satu hal menyebabkan tidak berkembangnya sektor pariwisata adalah tingginya ego sektoral kedaerahan.
Di sisi lain, pria yang juga bertugas sebagai wakil ketua Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Solo itu berpendapat, sektor pariwisata tidak diragukan lagi harus dijadikan unggulan pemerintah guna menyokong pendapatan di luar sektor minyak dan gas bumi (Migas).
“Memajukan pariwisata, pemerintah nantinya membentuk lembaga khusus untuk menangani sektor pariwisata, seperti halnya TPID. Jadi, nanti organisasi perangkat daerah (OPD) dan instansi/lembaga saling bersinergi memajukan sektor pariwisata, bahkan untuk bisa eksis sekarang ini, TPID membutuhkam waktu sekitar 15 tahun," ucap Bambang.
(redaksi)
