SUKOHARJO, solotrust.com - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) Fakultas Hukum menggelar kegiatan diskusi dalam jaringan (Daring) bertajuk 'Strategi-Partisipasi Mahasiswa Mengawal Pilkada 2020 Berkualitas dan Damai', Senin (07/09/2020). Kegiatan ini dilakukan dalam rangka turut mengawal proses politik berkualitas dan damai. Ratusan peserta yang ikut bergabung berasal dari mahasiswa, aktivis kampus hingga akademisi dan dosen.
Presiden BEM UMS Fakultas Hukum, Aditya Ramadhan, menjelaskan mahasiswa mesti berjabat tangan dengan elemen lain untuk berpartisipasi dan berkontribusi mengawal jalannya proses politik pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 berkualitas. Menurutnya, fungsi kontrol sosial mahasiswa mesti digalakkan untuk mengantisipasi praktik buruk dalam Pilkada 2020.
"Menguatnya sentimen yang dibungkus dalam praktik politik identitas serta masifnya informasi bohong dan adu-domba, mestinya menjadi perhatian serius semua kalangan, termasuk mahasiswa. Politik identitas dan hoax justru akan menumpulkan rasionalitas pemilih yang akhirnya hanya akan membuat sistem demokrasi kita lumpuh," ujarnya.
Demi merawat marwah demokrasi dengan menjamin proses Pilkada 2020 berkualitas dan damai, mahasiswa harus berkontribusi dengan melakukan edukasi publik tentang bahaya informasi bohong yang mudah mengadu-domba, termasuk bahaya sentimen politik identitas yang tak jarang membuat retak keakraban masyarakat.
"Harapannya, gelaran diskusi ini mempu memantik kepekaan mahasiswa dan aktivis kampus terhadap isu-isu Pilkada. Mari kawal bersama-sama proses pemilihan elektoral ini secara transparan, berintegritas, dan sejuk," pungkas Aditya Ramadhan.
Diimbuhkan Direktur Riset Setara Institute, Halili, selaku narasumber, peran mahasiswa sangat penting, terutama untuk memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas demokrasi. Dalam hal ini, mahasiswa harus berfungsi sebagai kontrol terhadap kekuasaan agar tidak menyimpang.
"Peran mahasiswa menjadi kian urgent (penting-red), mengingat lemahnya kontrol pengawasan di tingkat elite. Selain untuk mengontrol kekuasaan, mahasiswa juga harus menjadi soliditas dan kohesi sosial masyarakat, terutama menjelang Pilkada 2020. Dalam kontestasi elektoral, baik pemilu maupun pilkada yang paling berbahaya ialah politisasi agama karena bersifat destruktif dan merusak kebhinekaan yang telah menjadi pondasi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," pungkasnya. (awa)
(redaksi)
