Solotrust.com - Najwa Shihab dalam acaranya di televisi, baik Mata Najwa atau Narasi TV selalu menarik untuk disimak. Pembawaan Najwa sebagai host alias tuan rumah cukup menelisik dalam bertanya, tak jarang membuat narasumber harus benar-benar bersiap diri menghadapi berondongan pertanyaan.

Pada Senin (28/09/2020), mendadak tagar #matanajwamenantiterawan menjadi trending topic di akun media sosial Twitter. Hal ini lantaran beredar unggahan video, baik di YouTube maupun akun Instagram @najwashihab yang terlihat mewawancarai kursi kosong dalam durasi 4 menit 21 detik. Kursi itu sebenarnya disediakan untuk Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto yang diundang dalam acara, namun tak hadir.

"Pandemi belum mereda dan terkendali, karena ini kami mengundang Menteri Kesehatan (Menkes) Republik Indonesia Terawan Agus Putranto. Tentu tak ada sosok yang lebih tepat untuk berbicara kepada publik, kepada kita tentang situasi sebenarnya, dan sejauh apa penanganan yang dilakukan oleh negara," ungkap Najwa Shihab dalam kata pengantar pembuka acara.

"Adalah Pak Terawan yang berwenang mempunyai wewenang, akses anggaran, dan pemberi arahan. Pastinya di atas sana beradu banyak kepentingan, tapi Pak Terawan semestinya orang paling gencar memperjuangkan kepentingan kesehatan," imbuhnya.

Sayang, berbagai pertanyaan yang semestinya dijawab secara langsung oleh Menkes Terawan harus pupus. Pasalnya, Najwa Shihab harus berhadapan dengan kursi kosong yang sedianya ditempati sang menteri untuk berdialog.

Dalam caption di Instagram, Najwa Shihab menjelaskan maksudnya mengundang pejabat publik terkait dalam penanganan pandemi virus corona (Covid-19) saat ini.

"Teman-teman, cukup banyak alasan mengapa diperlukan kehadiran pejabat negara untuk menjelaskan kebijakan yang berimbas pada publik. Mengundang dan atau meminta pejabat untuk menjelaskan kebijakan yang diambilnya adalah tindakan normal dalam alam demokrasi," tulis presenter yang juga kerap dipanggil Nana ini.

Unggahan Najwa Shihab pun mendapatkan berbagai macam respons dari netizen. Salah satunya sutradara film Angga Dwimas Sasongko yang ikut memberikan tanggapan di kolom komentar. "Getir, tapi juga powerful. Terima kasih kak Nana yang selalu mewakili suara publik dengan segala risikonya," ujar sutradara film Filosofi Kopi dalam komentarnya. (dd)

Lihat postingan ini di Instagram

Teman-teman, cukup banyak alasan mengapa diperlukan kehadiran pejabat negara untuk menjelaskan kebijakan yang berimbas kepada publik. Mengundang dan/atau meminta pejabat untuk menjelaskan kebijakan yang diambilnya adalah tindakan normal di alam demokrasi. Jika tindakan itu dianggap politis, penjelasannya tidak terlalu sulit. Pertama, jika “politik” diterjemahkan sebagai adanya motif dalam tindakan, maka undangan untuk Pak Terawan memang politis. Namun tak selalu yang politik terkait dengan partai atau distribusi kekuasaan. Politik juga berkait dengan bagaimana kekuasaan berdampak kepada publik. Kami tentu punya posisi berbeda dengan partai karena fungsi media salah satunya mengawal agar proses politik berpihak kepada kepentingan publik. Kedua, setiap pengambilan kebijakan diasumsikan adalah solusi atas problem kepublikan. Siapa pun bisa mengusulkan solusi, namun agar bisa berdampak ia mesti diambil sebagai kebijakan oleh pejabat yang berwenang, dan mereka pula yang punya kekuasaan mengeksekusinya. Menteri adalah eksekutif tertinggi setelah presiden, dialah yang menentukan solusi mana yang diambil sekaligus ia pula yang mengeksekusinya. Ketiga, tak ada yang lebih otoritatif selain menteri untuk membahasakan kebijakan-kebijakan itu kepada publik, termasuk soal penanganan pandemi. Selama ini, penanganan pandemi terkesan terfragmentasi, tersebar ke berbagai institusi yang bersifat ad-hoc, sehingga informasinya terasa centang perenang. Kami menyediakan ruang untuk membahasakan kebijakan penanganan pandemi ini agar bisa disampaikan dengan padu. Bedanya, media memang bukan tempat sosialisasi yang bersifat satu arah, melainkan mendiskusikannya secara terbuka. Keempat, warga negara wajib patuh kepada hukum, tapi warga negara juga punya hak untuk mengetahui apa yang sudah, sedang dan akan dilakukan oleh negara. Warga boleh mengajukan kritiik dalam berbagai bentuk, bisa dukungan, usulan, bahkan keberatan. Padu padan dukungan, usulan, atau keberatan itu tak ubahnya vitamin yang -- kadang rasanya dominan pahit tapi kadang juga manis -- niscaya menyehatkan jika disikapi sebagai proses bersama. #MataNajwaMenantiTerawan #CatatanNajwa

Sebuah kiriman dibagikan oleh Najwa Shihab (@najwashihab) pada 28 Sep 2020 jam 2:27 PDT