JAKARTA, solotrust.com - Pemerintah merencanakan program vaksinasi Covid-19 akan dimulai pada Rabu (13/01/2021) lusa. Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai penerima vaksin pertama.
“Insyaa Allah, bapak-ibu kita akan mulai di hari Rabu dan akan dimulai oleh Bapak Presiden,” kata Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, Senin (11/01/2021) di Kantor Presiden, Jakarta.
Namun demikian, pelaksanaan vaksinasi akan dilakukan setelah adanya persetujuan penggunaan darurat (emergency use authorization/EUA) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
“Berita baik dari MUI (mengenai kehalalan vaksin Sinovac) juga sudah keluar. Insyaa Allah berita baik dari BPOM juga bisa segera menyusul,” ucap Menkes, dilansir dari laman resmi Sekretariat Kabinet RI, setkab.go.id
Pemerintah tidak akan mendahului persetujuan dari BPOM. Pasalnya, institusi ini adalah badan independen yang secara saintifik berhak untuk menentukan apakah vaksin layak digunakan atau tidak.
“Jadi sama sekali kita tidak akan melakukan vaksinasi sebelum memang approval (persetujuan-red) dari BPOM itu keluar,” tegas Budi Gunadi Sadikin.
Sementara itu, Kepala BPOM, Penny Lukito melalui keterangan persnya, Senin (11/01/2021) sore, menyampaikan pihaknya menyetujui penggunaan dalam kondisi darurat untuk vaksin Covid-19 CoronoVac produksi Sinovac.
“Pada hari ini, Senin, tanggal 11 Januari 2021, Badan POM memberikan izin penggunaan dalam kondisi emergency (emergency use authorization) untuk vaksin Covid-19 yang kali pertama kepada vaksin CoronoVac produksi Sinovac Biotech Incorporated yang bekerja sama dengan PT Bio Farma,” papar Penny Lukito dalam keterangan persnya yang ditayangkan pada YouTube BPOM RI.
Pengambilan keputusan ini, lanjutnya, didasarkan pada rekomendasi berupa hasil pembahasan yang dirumuskan dalam rapat pleno dari anggota Komite Nasional Penilai Obat, tim ahli dalam bidang imunologi, Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI), dan ahli epidemiologi pada 10 Januari 2021.
Pengambilan keputusan ini juga dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dan diskusi komprehensif terhadap data dukung dan bukti ilmiah yang menunjang aspek keamanan, khasiat, dan mutu dari vaksin.
“Badan POM senantiasa mengedepankan kehati-hatian, integritas, dan independensi serta transparansi dalam pengambilan keputusan pemberian EUA ini, dalam rangka perlindungan kesehatan masyarakat, kesehatan dan jiwa masyarakat,” tegas Penny Lukito.
Program vaksinasi Covid-19 akan dilakukan pada sekira 182 juta penduduk Indonesia untuk memperoleh kekebalan komunitas atau herd immunity. Pelaksanaannya akan dilakukan secara bertahap dengan prioritas pertama para tenaga kesehatan sebagai garda terdepan dalam penanganan Covid-19.
Adapun untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat atas keamanan vaksin, Presiden Jokowi menegaskan kesiapannya untuk menjadi orang pertama yang memperoleh vaksin.
“Saya juga ingin tegaskan lagi, nanti saya yang akan menjadi penerima pertama, divaksin pertama kali. Hal ini untuk memberikan kepercayaan dan keyakinan kepada masyarakat bahwa vaksin yang digunakan aman,” ujar presiden beberapa waktu lalu.
(redaksi)
