JAKARTA, solotrust.com - Pemerintah mengambil kebijakan penebalan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro untuk mengendalikan laju penyebaran Covid-19 di Indonesia. Nampaknya sejumlah praktisi, ahli hingga aktifis kemanusiaan ramai-ramai mengkritik langkah tersebut. Pasalnya kebijakan itu dinilai kurang ampuh menekan penularan Covid-19.

Setelah kritik datang dari Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), kini Ketua Umum Persatuan Perawat Nasional Indonesia Harif Fadhillah meminta ketegasan pemerintah dalam menangani kasus penularan Covid-19. Menurutnya kasus positif harian yang terus memecahkan rekor menunjukkan kegagalan pemerintah dalam mengendalikan pandemi.

"Misalnya PPKM mikro, ya dijalankan atau lockdown dijalankan. Jangan judulnya PPKM, tapi hajatan masih ada. Kumpul tidak dibubarkan," kata Hanif, Kamis (24/6).

Akibat lonjakan kasus positif Covid-19 yang signifikan, tenaga kesehatan terutama perawat di lima provinsi di pulau Jawa mulai kewalahan. Terlebih ketersediaan tempat tidur atau bed occupancy rate (BOR) yang sudah menyentuh angka lebih dari 90 persen. Bahkan sejumlah rumah sakit juga mengalami kekurangan oksigen.

Kritik terkait kebijakan PPKM mikro juga datang dari kalangan politikus. Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani mengatakan PPKM mikro terbukti tidak efektif menekan jumlah penularan covid-19.

Ia meminta pemerintah segera menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) atau lockdown total.

"PPKM skala mikro terbukti tidak efektif menahan mobilitas masyarakat. Akibatnya lonjakan kasus Covid-19 sulit dikendalikan. Pemerintah harus segera berlakukan PSBB, bahkan lockdown total," kata Netty.

Sejauh ini terdapat 324 tenaga kesehatan yang terpapar Covid-19, 24 orang diantaranya meninggal dunia.

(zend)