JAKARTA, solotrust.com - Selama PPKM Darurat pemerintah kembali menggulirkan berbagai macam bantuan sosial (bansos) untuk membantu perekonomian masyarakat khususnya kelas menengah-bawah. Saat ini pemerintah sudah mulai menyalurkan bansos tunai (BST) secara bertahap.

Bansos tunai akan diberikan kepada 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) yang terdampak, termasuk keluarga-keluarga miskin baru.

"Sekarang ini secara bertahap sudah tersalurkan. Artinya sudah dikirim ke rekening-rekening untuk yang lewat Bank Himbara. Sedangkan yang untuk PT. POS juga sudah mulai ada pengantaran uang langsung kepada keluarga penerima manfaat," kata Menko PMK Muhadjir Effendy dalam rilis Kemenko PMK, Selasa (6/7).

Kini sistem penyaluran bansos dijamin akan lebih baik dibanding tahun lalu. Hal ini karena Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) saat ini sudah terverifikasi lebih baik dan rapi, sehingga data KPM dapat dipertanggungjawabkan.

Selanjutnya agar dapat menggerakkan roda perekonomian, pemerintah berharap agar BST yang sudah disalurkan tidak mengendap direkening penerima, namun bisa dibelanjakan.

"Pertama, yaitu dana yang dikirim melalui Bank Himbara tidak boleh hanya dikirim. Harus dipastikan terdeliver. Artinya si penerima itu sudah tahu di rekeningnya ada uang dan dia segera mengambil. Dia belanjakan secara benar, secara betul sesuai dengan misi dari bantuan sosial oleh pemerintah," paparnya.

Muhadjir juga menekankan pentingnya partisipasi RT/RW untuk ikut serta mengawasi penyaluran bansos agar tak ada penyelewengan. Menurutnya, pengawasan dapat dilakukan dengan mengumumkan nama-nama penerima bansos di balai kantor desa agar transparan dan setiap orang dapat memantau siapa saja yang sudah menerima bantuan.

"Misalnya pembagian bansos baik melalui Kemensos dan BLT dana desa sebaiknya masing-masing desa pasang pengumuman siapa yang telah terima. Di gardu-gardu kantor balai desa biar semua orang lihat kalau nanti ada Kepala Desa atau Pamong yang nyeleweng biar ketahuan," tukasnya.

(zend)