JAKARTA, solotrust.com – Agar penyaluran bantuan sosial (bansos) tepat sasaran, Menteri Sosial Tri Rismaharini meminta pemerintah daerah (pemda) aktif melakukan validasi dan verifikasi data penerima manfaat.

Sebab menurut Undang-undang Nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, pemerintah daerah berwenang untuk melakukan verifikasi dan memvalidasi data fakir miskin.

“Kami meminta pemerintah daerah untuk, kalau memang kurang ya diusulkan saja. Jangan dikira papua yang jauh disana tidak memperbaiki data, karena ada satu kebupaten yang sudah memperbaiki data itu 100 persen,” kata Risma dalam keterangan pers di Jakarta, Selasa (3/8).

Ia mencontohkan di Papua, calon penerima bantuan sosial di tahun 2020 sebanyak 15 ribu orang. Namun di tahun 2021 jumlahnya meningkat jadi 28 ribu orang. Hal ini karena data penerima telah dibetulkan bahkan penghapusan data ganda juga telah dilakukan oleh pemerintah.

Pihaknya mengimbau agar pemerintah daerah mengusulkan penambahan jumlah penerima bansos jika masih ada warga di wilayahnya yang membutuhkan bantuan.

“Silahkan kalau mau diusulkan tambahan dan daerah itu banyak sekali yang mengusulkan tambahannya,” ujarnya.

()