JAKARTA, solotrust.com – Sumber daya manusia (SDM) berkualitas, penyediaan infrastruktur, reformasi birokrasi, dan transformasi ekonomi adalah empat elemen penting bagi suatu negara agar mampu menghindar dari middle income trap.
Hal ini diungkapkan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati saat menjadi pembicara kunci pada acara Webinar peringatan HUT CSIS bertajuk “50 Tahun Nalar Ajar Terusan Budi: CSIS dan Transformasi Ekonomi Menuju Indonesia 2045”, secara online atau dalam jaringan (Daring), Rabu, 4 Agustus 2021.
“Indonesia saat ini adalah middle income country. Kita semua tahu di dalam pengalaman lebih dari 190 negara di dunia ini mayoritas mereka berhenti di middle income country. Artinya ada fenomena yang disebut middle income trap,” jelasnya, dilansir dari laman resmi Kementerian Keuangan RI, kemenkeu.go.id.
Menkeu menyebut tidak banyak negara di dunia ini bisa menembus jebakan itu. Kurang dari 20 negara yang bisa melompat dari middle income country ke high income country. Hal ini bisa menjadi peringatan bagi Indonesia agar lebih siap menghadapinya.
“Negara yang mampu untuk menginvestasikan dan terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia identik dengan negara yang terus meningkatkan produksi dan inovasi. Itu adalah fungsi untuk naik menjadi high income country,” tegasnya.
Penyiapan sumber daya manusia (SDM) berkualitas itu meliputi pedidikan, kesehatan, dan jaminan sosial. Menkeu mengatakan APBN menaruh perhatian besar pada tiga hal itu.
Anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN merupakan suatu bukti komitmen perhatian pemerintah agar Indonesia memiliki generasi muda cerdas, berwawasan luas, dan berpendidikan.
Bidang kesehatan dan jaminan sosial juga mendapatkan perhatian besar dari pemerintah. Pada saat pandemi ini, anggaran kesehatan meningkat secara signifikan untuk penanganan kesehatan. Selain itu, jaminan sosial juga dilakukan melalui berbagai program prioritas.
Selanjutnya, elemen kedua untuk menghindari middle income trap adalah infrastruktur. Sri Mulyani pada kesempatan itu menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur yang tepat dan berkualitas baik.
Di samping itu, tersedianya sumber pembiayaan berkelanjutan juga penting dalam upaya pembangunan infrastrukur tersebut. Skema Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) telah mulai dikembangkan pemerintah beberapa tahun terakhir untuk mengundang partisipasi pihak swasta dalam pembangunan infrastruktur.
“Kami telah melakukan banyak hal di Kementerian Keuangan dalam mendesain KPBU ini. Kementerian Keuangan, bahkan sudah menghasilkan beberapa special mission vehicle seperti PT SMI dan PT PII yang memberikan penjaminan pinjaman dan bahkan technical assistant pada daerah maupun kepada proyek-proyek yang sifatnya KPBU,” tambah dia.
Ketiga, Menkeu menyebut negara yang bisa menembus middle income trap adalah negara yang memiliki institusi efisien, lincah, dan memiliki performa bagus berdasarkan tata kelola baik. Ia pun menekankan pentingnya reformasi birokasi.
“Reformasi institusi dan birokrasi ini sangat sulit karena tidak seperti membangun jembatan yang bisa dilihat secara mudah kasat mata oleh masyarakat, namun memiliki dampaknya luar biasa. Masyarakat bisa mendapatkan pelayanan yang baik, efisien, ataukah masyarakat dan dunia usaha tidak diberati oleh regulasi dan birokrasi yang tidak efisien,” lanjut Menkeu.
Terakhir, transformasi ekonomi menjadi elemen keempat untuk menghidari middle income trap. Transformasi ekonomi menuju sebuah ekonomi berbasis digital, mengedepankan efisiensi dan produktivitas dengan regulasi simpel serta kompetitif adalah hal yang ingin dibangun di Indonesia. Menkeu menyebut, kemudahan berusaha juga terus diperbaiki, termasuk berbagai hal yang utamanya adalah untuk meningkatkan pelayanan publik secara efisien dan transparan. ***
(and_)
