JAKARTA, solotrust.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menemukan masalah penyaluran bantuan sosial (Bansos) tidak merata saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Kelurahan Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur pada Selasa (17/8).

Pada sidak ini ditemukan banyak warga di wilayah tersebut yang memerlukan bansos, namun masih belum mendapatkan bantuan reguler. Selain itu, ada beberapa warga telah memiliki Kartu Kesejahteraan Keluarga (KKS), sebelumnya malah mendapatkan bansos reguler seperti PKH dan/atau Program Sembako (BPNT).

Muhadjir menjelaskan, penyaluran bansos yang tidak merata ini disebabkan oleh data yang belum sempurna. Menurutnya, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) harus selalu dicermati dan disempurnakan melalui proses pemutakhiran data lapangan, agar penyaluran bansos tepat pada sasarannya.

"Data pokoknya harus terus disempurnakan, dicek di lapangan kayak apa sih sebetulnya realita di lapangan. Tidak cukup dengan angka kemudian main kuota, tempat ini dikasih sekian tanpa berangkat dari angka kemiskinan atau kenyataan di lapangan," kata Muhadjir dalam siaran pers resmi Kemenko PMK yang diterima Solotrust.com  Rabu (18/8).

Sebelumnya, Menko PMK pernah mengecek bansos di kampung nelayan Muara Angke, Jakarta Utara. Juga di wilayah pulau-pulau NTT,  Gresik (Jatim),  Tangerang (Banten), Banjarmasin (Kalsel), Balikpapan (Kaltim), serta Tanjung Pinang (Kepulauan Riau).

"Jangan sampai daerah slum ini, yang mestinya itu sebagian besar dia harus dapat, karena masuk kelompok enclave (daerah kantong) keluarga miskin ekstrem, banyak warga sangat layak tetapi tidak mendapatkan bantuan atau pembagiannya tidak merata. Padahal mestinya mereka harus dapat," lanjutnya.

Sebagai tindak lanjut, Muhadjir meminta kepada pihak Kementerian Sosial (Kemensos) bersama-sama Dinas Sosial daerah setempat, agar segera menangani penyempurnaan data. Pihaknya menegaskan agar penyempurnaan data DTKS harus benar-benar melihat realita di lapangan. (rais)

(zend)