JAKARTA, solotrust.com – Menteri Koornator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy kembali blusukan ke daerah pemukiman padat penduduk di Kelurahan Pulo Gadung, Jakarta Timur, Rabu (18/8) siang.
Kunjungan ini untuk melihat dan memastikan masyarakat miskin dan rentan telah mendapatkan bantuan sosial (bansos) dari pemerintah termasuk hak atas jaminan kesehatan.
Kehadiran Menko PMK beserta rombongan terbatas disambut antusias warga. Dengan menerapkan protokol kesehatan ketat, baik para warga dan rombongkan Kemenko PMK saling sapa sambil sesekali menyuarakan keluhan dan harapan selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
Seraya melanjutkan langkah melewati lorong-lorong sempit diantara rumah penduduk, Muhadjir mendatangi satu persatu rumah warga, sambil membagikan sembako dan masker.
Berdasarkan data, sekitar 5.000 Kepala Keluarga (KK) yang ada di Kelurahan Pulo Gadung, sebanyak 792 KK terdaftar sebagai penerima bansos Program Keluarga Harapan (PKH).
Di wilayah RT 13 RW 10, Kelurahan Pulo Gadung, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, banyak ditemukan keluarga yang belum mendapatkan bansos reguler, sementara warga tersebut sangat layak menerima bantuan sosial. Hanya sebagian kecil masyarakat yang menerima Bantuan Program Sembako dan Bantuan Sosial Tunai (BST) reguler selama masa pandemi Covid-19.
Selain itu, ditemukan juga sejumlah keluarga yang memiliki Kartu Kesejahteraan Sosial (KKS) yang sebelumnya mendapatkan bantuan PKH dan/atau Program Sembako, saat ini tidak lagi mendapat bantuan sejak awal tahun 2021
"Menko PMK meminta agar Lurah Pulo Gadung mendata semua warga yang miskin dan rentan, tapi yang benar. Siapa yang miskin, janda, mereka yang susah, seperti tadi yang saya lihat mestinya mereka itu dapat bansos seluruhnya karena masuk warga miskin," tutur Muhadjir.
Untuk memudahkan pendataan, Muhadjir mengusulkan, agar kelurahan membuat daftar urutan prioritas warga yang paling miskin dan sangat membutuhkan agar bansos tepat sasaran..
"Diranking, kemudian dimusyawarahkan di tingkat RT. Kalau sudah didata ini nanti diusulkan agar masuk DTKS sehingga setelah Covid-19 mereka bisa tetap dapat bantuan reguler," pungkasnya.
(zend)
