SOLO, solotrust.com - Rapat Akbar Muktamar Muhammadiyah dan Aisyiyah ke-48 akan dilangsungkan di Gedung Edutorium Ahmad Dahlan, Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) pada 18 hingga 20 November 2022.
Acara tersebut menurut Rektor UMS, Sofyan Anif, berpotensi meningkatkan ekonomi daerah.
Hal itu disampaikan Sofyan, selaku ketua panitia penerima Muktamar dalam sambutannya pada rapat pleno panitia Muktamar, Jumat (12/8). Ia menyebut setidaknya akan ada jumlah penggembira yang diprediksi berjumlah lebih dari 1 juta orang.
“Pengalaman terakhir Muktamar Makassar sejumlah 2 juta penggembira (anggota -red), dan pada Muktamar kali ini Walikota Solo memperkirakan 3 juta warga Muhammadiyah (akan) memeriahkan Muktamar Solo,” ungkap Sofyan.
Pihaknya berharap dengan kehadiran anggota Muhammadiyah dari seluruh Idonesia dapat memberikan dampak lebih bagi ekonomi daerah, khususnya bagi Solo dan sekitarnya.
“Kami berharap kehadiran 3 juta penggembira ini dapat membawa manfaat yang besar. Bukan hanya sukses muktamar, tapi juga bermanfaat bagi Solo khususnya, Jawa Tengah dan Indonesia pada umumnya, khususnya dalam aspek pertumbuhan ekonomi,” kata Sofyan.
Selain itu, Sofyan juga menyatakan melalui hasil Tanwir Muhammadiyah pada Tahun 2022 menetapkan Muktamar Muhammadiyah dan Aisyiyah ke- 48 akan dilaksanakan seluruhnya secara Luring. Sebab, muktamar ini akan menjadi momen-momen yang ditunggu setelah sempat tertunda karena pandemi.
"Muktamar Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah kali ini menjadi muktamar yang ditunggu, karena warga Muhammadiyah telah berpuasa selama 7 tahun untuk kembali bisa bertemu dengan muktamar," lanjutnya.
Sementara itu, Ketua Panitia Pusat Muktamar Muhammadiyah, Marpuji Ali menyampaikan, muktamar bukan hanya acara bagi internal organisasi dan panitia, namun juga masyarakat Jawa Tengah.
Ia juga menyebut maksud inti muktamar yakni menebar kemaslahatan dan kebajikan.
"Pertama untuk sukses itu harus bisa ada kekompakan tidak hanya internal panitia tapi dengan seluruh birokrasi di Jawa Tengah, khususnya Soloraya. Kita harapkan antar pemangku kepentingan, baik itu Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menjadikan kepanitian ini akan berjalan dengan lancar," papar Marpuji. (riz)
()
