SEMARANG - Seluruh Pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah diminta terus menjaga integritas dalam melayani masyarakat.
Permintaan itu disampaikan karena pemprov telah membuka akses informasi serta aduan seluas-luasnya kepada masyarakat.
Menurut Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen mengatakan dalam upaya melayani masyarakat, semua pegawai harus melayani masyarakat dengan penuh rasa tanggung jawab.
Dirinya yakin ketika kolaborasi dan gotong royong dapat dilakukan dengan baik, maka simpul utama permasalahan yang di masyarakat dapat teratasi.
"Ini yang saya minta kepada seluruh ASN (dan non ASN) di Jateng, khususnya (di lingkungan) Pemprov Jateng," kata Taj Yasin seusai membuka Lokakarya Kesiapan Pemda Dalam Kebijakan Pendayagunaan Pegawai Daerah Non ASN di Gedung Gradika Bhakti Praja, Kamis (6/10).
Apalagi sekarang Pemprov Jateng telah membuka banyak akses informasi bagi masyarakat. Bukan hanya melalui kanal aduan khusus dan penggunaan media sosial saja, tetapi nomor telepon genggam gubernur dan wakil gubernur, serta kepala dinas juga bisa diakses masyarakat secara umum.
Lebih lanjut, ia menyampaikan sudah banyak masukan, saran, kritik, dan aduan yang datang dari masyarakat. Untuk itu dirinya mengharapkan kinerja Pemprov Jateng dapat ditingkatkan menjadi lebih baik lagi dalam memberikan pelayanan.
Oleh karenanya, wagub meminta pemerintah kota atau kabupaten bisa mengikutinya dan semakin giat lagi menyosialisasikan akses aduan dan informasi ke masyarakat.
"Kita senang sebenarnya bahwa masyarakat peduli ke pemerintah itu tinggi. Mereka punya kepercayaan bahwa kalau dilaporkan (masalah) segera tertangani. Ini dari pemerintah daerah seharusnya, umumkan kanal aduan, dan kalau bisa sih sampai nomor kita masing-masing kita serahkan ke masyarakat, itu bentuk bahwa kita terbuka siap melayani masyarakat," paparnya.
Lebih jauh, Taj Yasin berharap lokakarya terkait pendayagunaan pegawai daerah non ASN ini bisa memberikan pencerahan yang baik untuk pemerintah daerah.
Menurutnya, melalui kegiatan ini pemerintah daerah akan menjadi jelas dalam menentukan kemampuan untuk belanja pegawai non ASN.
Ia juga berharap pola komunikasi antara daerah dan pusat semakin terjalin dengan baik. Sehingga ketika ada rekrutmen pegawai di kemudian sudah sesuai dengan kemampuan yang di daerah.
"Lha ini sudah saya instruksikan kepada kepala dinas untuk berkoordinasi dengan kementerian masing-masing. Kalau ada rekrutmen lagi, tahun depan atau tahun ini, saya mohon sih ada komunikasi yang baik ya. langsung dari awal itu jelas lah, kalau memang dikembalikan ke daerah kita hitung dulu, kemampuan kita itu berapa. Terus berapa yang harus diterima itu harus disampaikan," pungkasnya. (fj)
(zend)
