Solotrust.com – Indonesia kembali masuk dalam kelompok negara berpendapatan menengah atas atau Upper Middle-Income Country (UMIC) berdasarkan data Bank Dunia per 1 Juli 2023.
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan Bank Dunia kembali memasukkan Indonesia sebagai negara upper middle income atau berpenghasilan menengah atas. Hal ini karena pertumbuhan ekonomi kembali di atas lima persen.
Menurut Bank Dunia, Gross National Income (GNI) per kapita atau pendapatan per kapita Indonesia naik sebesar 9,8 persen menjadi 4.580 di 2022 dollar AS, sedangkan di 2021 tercatat sebesar 4.170 dollar AS.
Bank Dunia sempat menurunkan level Indonesia ke negara berpenghasilan menengah ke bawah karena pandemi Covid-19.
Sebelumnya, Indonesia sempat masuk dalam kelompok negara berpendapatan menengah atas di 2019 dengan GNI per kapita sebesar 4.070 dollar AS. Namun, pandemi Covid-19 menghentikan hampir seluruh aktivitas ekonomi dunia, menurunkan kembali posisi Indonesia ke dalam kelompok negara berpendapatan menengah bawah (Lower-Middle Income Country/LMIC) di 2020.
"Bank Dunia per Juli 2023 kembali memasukkan Indonesia dalam grup Upper Middle Income Countries. Ini proses pemulihan yang cepat setelah kita turun ke grup Lower Middle Income Countries di 2020 karena pandemi," ungkap Jokowi dalam arahan pengantar Sidang Kabinet, Senin (03/07/2023), dikutip dari sebuah sumber.
"Meski demikian, situasi yang kita hadapi di paruh kedua 2023 ini tidak mudah dan kita harus mewaspadai beberapa hal," sambungnya.
Di lain sisi, dampak signifikan kebijakan hilirisasi sumber daya alam (SDA) telah mendongkrak kinerja ekspor dan memperkuat keseimbangan eksternal negara. Indonesia menjadi salah satu dari sedikit negara di dunia mampu pulih cepat dan kuat.
Selain itu, ada pula kekhawatiran kenaikan suku bunga global diperkirakan juga masih akan berlanjut, bahkan sampai tahun depan. Tentunya ini akan memengaruhi tingkat inflasi dunia.
"Ini juga harus betul-betul kita lihat. Inflasi global juga masih relatif tinggi, kemudian kalau kita lihat juga fragmentasi perdagangan global yang menghambat kerja sama multilateral, hingga berbagai indikator dini untuk konsumsi dan produksi menunjukkan situasi ada yang positif, namun juga ada yang melemah. Ini juga kita harus melihat secara hati-hati," ujar Jokowi.
Selain itu, pemerintah juga terus melanjutkan implementasi agenda reformasi struktural dan transformasi ekonomi menjadi prasyarat mutlak untuk terus meningkatkan daya saing, produktivitas, dan nilai tambah tinggi perekonomian nasional.
(and_)
