BALI, solotrust.com - Humas pemerintah dalam hal ini jabatan fungsional pranata humas berperan krusial dalam menyampaikan program dan kinerja pemerintah guna memastikan kebijakan penyelenggara negara dapat dipahami dan diterima dengan baik oleh masyarakat. Karenanya, pranata humas saat ini dituntut untuk bertransformasi secara signifikan.

Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, Hasyim Gautama, mengungkapkan perkembangan teknologi saat ini begitu pesat sehingga membawa dampak signifikan bagi banyak pihak, baik di swasta maupun pemerintahan dari sisi teknologi, kebijakan maupun dinamika sosial. Oleh karenanya, aparatur sipil negara (ASN) dituntut untuk mampu menyesuaikan dan mengubah pola kerja sehari-hari dengan memanfaatkan teknologi seperti Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan.

"Konteks komunikasi pemerintahan, keberadaan kecerdasan buatan ini berpotensi untuk membantu humas pemerintah dalam merancang strategi komunikasi yang efektif. Oleh sebab itu, humas pemerintah harus memastikan bahwa AI dapat digunakan mengacu pada data yang berkualitas. Ini sangat penting bahwa AI ini tidak berdiri sendiri, ada kaitan dengan data-data yang kita kumpulkan," papar Hasyim Gautama saat membuka kegiatan 'Bimbingan Teknis Kiat Lulus Uji Kompetensi Program Kehumasan Digital dan Komunikasi Krisis' di Bali, Kamis (18/07/2024).

Selain perkembangan kompetensi ASN, Hasyim Gautama mengatakan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) juga dilakukan Direktorat Jenderal IKP sebagai instansi pembina jabatan fungsional pranata humas melalui uji kompetensi yang merupakan amanat dari regulasi.

Bimtek pemanfaatan AI dalam produksi konten bagi pengelola media sosial humas bertujuan untuk memperkenalkan dan mempraktikkan secara langsung proses pemanfaatan AI untuk kegiatan pemerintahan.

"Selain itu secara paralel Bimtek Kiat Lulus Uji Kompetensi Program Kehumasan Digital dan Komunikasi Krisis bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terkait mekanisme uji kompetensi dan memperdalam kemampuan calon peserta dan substansi uji kompetensi," tambahnya.

Ketua Tim Pembinaan Kompetensi JFBKP/Prahum Kemenkominfo, Asriani Sri Wahyuni, menyampaikan uji kompetensi adalah proses pengukuran dan penilaian terhadap kompetensi teknis, manajerial, dan/atau sosial kultural dari seorang ASN dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatan.

"Materi uji kompetensi disesuaikan dengan standar kompetensi yang tercantum di dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2015 tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pranata Humas," jelasnya.

Uji kompetensi, kata Asriani Sri Wahyuni, dilakukan untuk kepentingan promosi jabatan, pindah jabatan, dan penyesuaian. Uji kompetensi dilakukan oleh instansi pembina, sedangkan pelaksanaannya dapat dilakukan oleh instansi pengusul setelah berkoordinasi dengan instansi pembina.

Pada kesempatan yang sama, akademisi dan praktisi Jojo S Nugroho mengutarakan dalam komunikasi, krisis sering kali terjadi hanya karena dialog yang salah atau asal menjawab pertanyaan.

"Salah jawab terjadi karena kita mendengar hanya untuk menjawab. Listen to understand penting dalam stakeholder dialogue, apalagi saat kita melakukan komunikasi reaktif (krisis). Isu atau masalah jika tidak dikelola akan menjadi krisis atau bencana," sebutnya.

Krisis komunikasi di zaman sekarang dapat terjadi dalam hitungan detik karena pengaruh teknologi digital. Jojo S Nugroho menyatakan, krisis apabila dikelola dengan tepat bisa berubah menjadi positif.

"Isu yang tidak dikelola akan menjadi sebuah krisis. Jangan pernah kita menyepelekan sebuah isu, apalagi ada potensi itu menjadi krisis, maka tidak bisa didiamkan dan harus diselesaikan," tandas dia.

Bicara soal kehumasan, akademisi dan praktisi Rully Nasrullah menyinggung perlunya pendekatan berbeda dalam setiap pekerjaan yang dilakukan. Ada perencanaan dan evaluasi untuk mendapatkan nilai lebih.

"Ketika kita paham pekerjaan dan bisa bikin kebijakan, leveling kita tidak hanya sebagai orang yang terampil saja mengerjakan, tetapi juga bisa naik levelnya dengan syarat-syarat yang sudah ditetapkan," kata Rully Nasrullah.

"Apapun profesi Anda secara skill dan keahlian ketika pendekatannya berbeda, ketika portofolio yang dibuat menjadi berbeda, itu Anda sudah memberikan ruang yang cukup baik," sambungnya.

Di lain sisi, Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bali Gede Pramana diwakili Sekretaris Dinas Dewa Ketut Rai Rustina, menyebut uji kompetensi penting dilakukan untuk memastikan pranata humas memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya dengan efektif. Dengan begitu, kualitas layanan yang diberikan tetap tinggi sesuai perkembangan teknologi digital.

"Artificial Intelligence membawa peluang besar dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas produksi konten. Dengan menempatkan teknologi, kita dapat mempercepat penciptaan konten, optimalisasi analisis data serta mempersonalisasi pesan yang kita sampaikan kepada audiens.

Penting juga diingat teknologi hanyalah alat. Keberhasilan kita dalam menempatkan teknologi sangat bergantung pada kreativitas kita," tuturnya.

(and_)