SOLO, solotrust.com - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara menegaskan, fungsi pers dalam menjalankan ruang publik media harus dilandasai profesionalisme dan independensi dalam perhelatan pemilu 2019.
"Fungsi fundamental media massa bukan sebagai follower media sosial dalam menyajikan wacana konflik dan perbedaan, tetapi dengan menyajikan wacana yang rasional dan mencerahkan," tandas Rudiantara saat menghadiri deklarasi Media Bermartabat untuk Pemilu Berkualitas yang diselenggarakan di Monumen Pers Nasional Surakarta, Senin (6/8/2018 ) malam.
"Pers harus menyajikan informasi, berita dan diskusi yang membuka cakrawala pemikiran dan yang meneduhkan suasana hati setiap orang," imbuhnya.
Dalam suasana politik yang cenderung memanas belakangan ini, Rudiantara mengatakan bahwa bangsa Indonesia sedang membutuhkan pers yang mampu menjadi perekat keutuhan bangsa. Seperti tertuang dalam Undang-undang Pers Nomor 40 tahun 1999, seutuhnya menjaga NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia, red) kondusif.
"Bukan konteks sebaliknya, pers yang hanya mementingkan diri sendiri, atau pers yang alih-alih turut serta menyelesaikan masalah publik, justru mengambil manfaat dari masalah itu demi alasan politik atau bisnis," ujarnya.
Pada masa kini kebanyakan anak bangsa menjadikan media sosial sebagai mode komunikasi dan interaksi sosial, seyogyanya senantiasa berpijak pada etika dan kepantasan ruang publik. Ia pun mengimbau pengguna media sosial agar bijak dalam mengelola berita.
"Di tengah-tengah persoalan hoaks, fakenews dan ujaran kebencian, perlu kiranya semua netizen senantiasa menjalankan media sosial dengan sikap transparan, bertanggung-jawab dan peduli terhadap sesama," jelasnya.
Rudiantara berharap pers nasional menjadi bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah. Kata dia, Pers harus menjaga keutuhan nasional dan bukan sebaliknya, menjadi bagian dari pihak-pihak yang bersengketa.
Sebagaimana diberitakan, Kemenkominfo bersama kausus media dan pemilu mendeklarasikan gerakan ‘Media Bermartabat untuk Pemilu Berkualitas’ yang dilaksanakan dengan melakukan safari ke pemilik media, redaksi, dan asosiasi wartawan, serta melibatkan KPU, Bawaslu, pemerintah daerah, Kepolisian dan akademisi. Gerakan ini akan dilakukan di beberapa kota dan dimulai di Kota Surakarta.
Dalam acara pencanangan gerakan itu diisi dengan penyampaian orasi dan pesan-pesan moral dengan diiringi musik tradisional. (adr)
(wd)
