SOLO, solotrust.com - Kamar Dagang Indonesia (KADIN) akan menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) di Hotel Alila Solo, 26 - 28 November 2018.
Rencananya, Rapimnas akan dihadiri Presiden Joko Widodo, 3 Kementerian yaitu Kementerian Perdagangan, Kementerian Perekonomian, dan Kementerian Perindustrian, serta Bank Indonesia.
Delegasi Kadin seluruh Indonesia juga akan menghadiri Rapimnas sehingga secara total melibatkan sekitar 2000 orang.
Ketua Kadin Solo Sri Haryanto (Gareng) menerangkan agenda tahunan Kadin ini akan memaparkan perkembangan perekonomian khususnya dunia usaha di Indonesia hingga evaluasi program Kadin.
"Bagaimana menyinergikan pengusaha - pengusaha besar dengan pengusaha - pengusaha daerah. Untuk itu dipertemukan antara keduanya untuk membangun sinergi antara Kadin pusat dan Kadin daerah," tuturnya, Jumat (9/11/2018).
Adapun tema Rapimnas berfokus pada meningkatkan ekspor dan mendorong pembangunan industri yang berdaya saing menuju pembangunan ekonomi Indonesia.
"Semoga tema ini menunjang program pemerintah untuk mendapatkan devisa sebanyak - banyaknya," imbuhnya.
Wakil Ketua Umum Kadin Jateng, Mulyono Hadi Pranoto menambahkan sebelum Rapimnas, Kadin Indonesia Wil. Tengah akan mengadakan rapat koordinasi UMKM dan Koperasi pada 25 november 2018.
"Meski mementumnya beriringan, Rakor itu tidak termasuk Rapimnas," ujarnya.
Ketua Komite Tetap Pemberdayaan Daerah Kadin Pusat, Ali Said, menambahkan Kadin melakukan kerjasama dengan Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian serta Bank Indonesia.
Kerjasama dengan Kementerian Pertanian terkait ketahanan pangan serta ekspor dan impor komoditas pertanian. Kerjasama dengan Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan terkait izin usaha.
"Ke depan, pelaku usaha nasional maupun lokal harus menjadi anggota Kadin untuk mendapat surat ijin usaha," paparnya.
Dalam rapimnas, pihaknya akan melakukan evaluasi dan menerima masukan dari berbagai pihak, terutama dari Kementerian. Sekaligus membangun sinergi antara pusat dan daerah serta dengan stake holder lain.
"Koordinasi untuk mensosialisasikan standar dan keputusan yang dibuat agar pihak daerah bisa menjalankan program sesuai pusat," pungkasnya. (Rum)
(wd)
