Hard News

Bupati Klaten Bantah Ada Beras Impor Masuk Klaten

Jateng & DIY

17 Januari 2019 18:37 WIB

Bupati Klaten Sri Mulyani saat melakukan sidak beras di penggilingan padi Desa Kepanjen, Kecamatan Delanggu, Klaten.

KLATEN, solotrust.com- Selama ini tidak ada serbuan beras impor di wilayah Kabupaten Klaten. Bahkan di Kabupaten Klaten  sampai Januari 2019 masih surplus beras sebanyak 131.188 ton, karena selama ini Klaten dikenal sebagai lumbung beras nasional.

Hal tersebut diungkapkan, Bupati Klaten Sri Mulyani saat melakukan sidak beras di penggilingan padi Desa Kepanjen, Kecamatan Delanggu, Klaten, pada Rabu (16/1/ 2018).



Terkait serbuan beras impor masuk ke Klaten tersebut untuk menanggapi pidato kebangsaan Calon Presiden (Capres) nomor urut 02 Prabowo Subianto yang digelar di JCC Plenary Hall, Jakarta, Senin malam, 14 Januari 2019 yang lalu.

Menurut Sri Mulyani, sejauh ini tidak ditemukan adanya serbuan beras impor di Kabupaten Klaten dan tidak ada petani di Klaten yang resah karena beras impor. Pihaknya menjelaskan, luas panen padi di Klaten seluas 74.372 hektar dengan produktivitas  5,8 ton per hektar. Kemudian produksi gabah di Klaten sampai Januari 2019 sebanyak 431.359 ton atau setara 259.291 ton beras dan untuk kunsumsi beras rakyat Klaten 125.103 ton.

"Untuk harga gabah di tingkat petani Rp 5.600 sampai Rp 5.700 per kilogram dan harga gabah pembelian pemerintah Rp 4.600 per kilogram. Sedangkan harga beras premium Rp 10.300 per kilogram dan harga beras medium Rp 9.600 per kilogram, sehingga harga beras di Klaten tidak anjlok namun juga terjangkau masyarakat," katanya kepada wartawan, Rabu (16/1/2019).

Sementara itu, Harjono Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Tani Makmur Desa Kepanjen, Kecamatan Delanggu, Klaten mengatakan, di Klaten tidak ada serbuan beras impor dari luar negeri. Karena harga beras masih stabil dan petani tidak merasa dirugikan dengan harga beras tersebut dan dengan harga beras saat ini juga masih terjangkau oleh masyarakat.

"Kalau beras impor di Klaten tidak ada. Yang ada adalah para tengkulak atau penebas padi dari kabupaten lain masuk di Klaten, namun para pengusaha padi di Klaten selama ini juga mampu membeli harga padi atau gabah petani sesuai dengan  Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah," katanya.

Dalam sidak tersebut bupati didampingi Asisten II Sekda Klaten Purwanto AC, Kepala Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Klaten, Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (Disdagkop dan UMKM) Klaten,Bambang Sigit Sinugroho dan Kabag Umum. (Jaka) 

(wd)

Berita Terkait

Berita Lainnya