Hard News

TNI dan Polri Sigap Atasi Kericuhan di Solo

Jateng & DIY

10 Februari 2019 22:52 WIB

Kegiatan simulasi pengamanan Pemilu di Halaman Stadion Manahan, Solo, Minggu (10/2/2019) pagi. (solotrust-adr)

SOLO, solotrust.com – Kericuhan pecah antara massa pendukung dua partai yang berseberangan. Bentrok pun tak bisa dihindarkan hingga terjadi aksi saling lempar benda tepatnya di Halaman Stadion Manahan, Solo, Minggu (10/2/2019) pagi sekitar pukul 09.00 WIB.

Aksi itu dipicu karena salah satu partai, sebut saja Partai Bayam, mengklaim sebuah kemenangan dari hasil pemilu hitung cepat, padahal hasil hitung resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum ditetapkan.



Lantas partai itu melakukan konvoi di Kawasan Manahan, saat melintas di depan posko pemenangan partai yang berlawanan sebut saja Durian, mereka memprovokasi, situasi yang mulanya kondusif menjadi memanas.

Massa dari salah satu partai datang dengan jumlah massa yang lebih banyak melakukan unjuk rasa dan mencoba merangsek untuk menyerang kubu partai yang berseberangan. Beruntung, personel pengendali massa (Dalmas), satuan korps Brimob Polresta Surakarta dengan backup personel TNI wilayah Korem 074/Warastratama langsung berupaya meredam suasana.

Melihat kejadian itu, anggota dalmas yang dilengkapi dengan tameng dan tongkat langsung dikerahkan dan menempatkan diri di barisan terdepan disusul satuan Korps Brimob dan TNI untuk menghalau massa.

Sempat terjadi aksi saling dorong antara massa dengan aparat keamanan, tembakan peringatan pun bunyikan ke udara, tidak lama kemudian akhirnya massa yang berjumlah banyak dari partai tersebut berhasil dipukul mundur dan situasi kembali kondusif atas kesigapan aparat gabungan TNI dan Polri dalam memberikan pengamanan.

Kericuhan antara kedua kubu partai tersebut bukan kejadian yang sebenarnya, kegiatan itu merupakan bagian dari tahapan simulasi pelatihan jajaran TNI dan Polri dalam rangka memberikan pengamanan pada masa Pilpres dan Pileg yang akan berlangsung 17 April mendatang hingga usai penetapan hasil pemilu. Sehingga mereka diwajibkan untuk meningkatkan porsi latihan pengendalian massa.

Sebelumnya, sejumlah personel diberikan materi pelatihan yang akan dilaksanakan termasuk Tactical Floor Game, mereka dilatih teknik pengendalian massa dengan menggunakan peralatan lengkap seperti rompi, tameng dalmas, tongkat, senjata laras panjang hingga mobil water canon.

Pada simulasi itu juga didirikan tenda sebagai replika objek-objek vital seperti Kantor KPU Surakarta, Posko Pemenangan Partai, Kantor Kodim, dan Kantor Polresta.

Saat ditemui solotrust.com, Kasdam IV/Diponegoro Brigjen TNI Teguh Muji Angkasa yang hadir memimpin langsung jalannya simulasi menuturkan, latihan merupakan bagian dari tugas pokok TNI untuk back-up kepolisian dalam mengamankan gelaran pesta demokrasi pemilu presiden dan legislatif bulan April mendatang.

"Latihan ini tujuannya supaya prajurit TNI tahu persis tahap demi tahap pelaksanaan pengamanan, yang mana selama ini kita berkoordinasi dengan pihak kepolisian, karena kami berpedoman dari tahapan kepolisian, seperti saat terjadi demonstrasi, termasuk bagaimana mengoptimalkan peran dari Babinsa, Babinkamtibmas seterusnya, sampai dengan mengantisipasi hal yang paling buruk yaitu kerusuhan massa,” kata Teguh.

Ia menyampaikan, sengaja menghadirkan mobil water canon, dalmas, dan peralatan lengkap, untuk melatih praktik langsung di lapangan. Sehingga dalam simulasi ini anggota dilatih sesuai kejadian sebenarnya dalam Pemilu 2019 mendatang. Namun dirinya berharap pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia khususnya di Jawa Tengah dan Surakarta dapat berjalan aman dan lancar.

“Dari simulasi ini personel memiliki gambaran apa yang harus diperbuat jika dihadapkan dengan situasi demikian, hingga kemungkinan terburuk terjadi bentrok massa. Kami harapkan kekuatan fisik personel terus terjaga. Personel dilatih untuk menghadapi kericuhan yang menerjunkan massa dalam jumlah besar, serta mengantisipasi kericuhan apabila terjadi saat pemungutan suara hingga penghitungan suara,” beber dia.

Teguh menambahkan, anggota TNI dan Polri juga ditekankan untuk selalu menjaga netraltisas. Sedangkan dalam back-up kepolisian, prajurit TNI ditekankan tetap mengacu pada aturan hukum yang berlaku.

“Netralitas harus dijunjung tinggi, sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi,” tegasnya. (adr)

(way)