BOYOLALI, solotrust.com- Sosialisasi pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Boyolali oleh Satuan Kerja Non Vertikal (SNVT) penyediaan perumahan Provinsi Jawa Tengah (Jateng) digelar disebuah rumah makan di wilayah Pulisen, Boyolali Kota.
Dalam sosialisasi BSPS itu ada perbedaan dengan usulan yang diajukan oleh Bupati Boyolali.
Selain itu, sejumlah dinas terkait, camat dan kepala desa di lokasi penerima bantuan batal hadir. Sebab lokasi sosialisasi dinilai bisa melanggar netralitas ASN.
“Karena kegiatan pemerintah dan biaya dana pemerintah, harusnya di gedung resmi pemerintah. Sehingga selain karena ada kesibukan, dari dinas tak ada delegasi, salah satunya karena alasan netralitas,” kata Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPKP) Boyolali, Hendrarto Setyo Wibowo, kepada wartawan, Senin (25/3/2019).
Terkait hal ini, pihaknya sempat mengusulkan pemindahan lokasi sosialisasi di gedung milik pemerintah, bukan di tempat pribadi, agar tak menimbulkan permasalahan.
Dalam usulan itu, kata dia penerima BSPS di Boyolali berbeda dari usulan yang diajukan Pemkab Boyolali, baik jumlah maupun lokasi.
Menurutnya, pada saat itu diusulkan sebanyak 200 unit, namun realisasinya 390 unit. Begitupun lokasi penerima bantuan, seluruhnya berbeda dari usulan. Misal di wilayah Kecamatan Wonosegoro yang dinilai sudah cukup sebagai penerima bantuan sehingga penerima bantuan dialokasikan ke wilayah lain, yakni di Wonosegoro.
“Usulan kami dan realisasi dari kementerian berbeda. Kami tak tahu apa penyebabnya,” tambahnya.
Sementara itu, Endang Srikarti Handayani, selaku anggota DPR RI yang hadir dan ikut menyosialisasikan tersebut membantah bahwa sosialisasi tersebut berkaitan dengan politik. Kehadirannya dalam kegiatan tersebut adalah menjalankan amanat UU MD3 dalam kapasitasnya sebagai anggota DPR untuk memperjuangkan masyarakat Boyolali agar mendapat bantuan pemerintah.
“Jadi saya harap dari pemerintah daerah, camat, dinas dan lainnya seharusnya kooperatif bisa saling sinergi,” ujar dia.
Sementara itu, PPK Rumah Swadaya SNVT Jateng, Ahmad Fahmi menjelaskan, untuk Jawa Tengah, pihaknya mendapat alokasi sebanyak alokasi 12.350 unit di 21 kabupaten/kota, dimana untuk Boyolali mendapat alokasi 390 unit.
“Besaran bantuan sebesar Rp17,5 juta/unit untuk peningkatan kualitas rumah,” pungkasnya. (Jaka)
(wd)
