JAKARTA, solotrust.com - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) membuka Musyawarah Nasional V Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Munas V APKASI) Tahun 2021 di Istana Negara, Jumat (26/03/2021).
Kepala Negara mengingatkan para kepala daerah tugas bersama dalam penanganan pandemi belum selesai. Kepala daerah juga diminta tetap waspada dan tidak lengah, meskipun terjadi penurunan kasus karena risiko penyebaran Covid-19 masih ada.
“Ini harus menjadi kehati-hatian kita semuanya. Ini, barang ini enggak kelihatan, di mana kita juga enggak tahu, lewatnya apa kita juga enggak tahu, medianya untuk penularan juga enggak bisa. Sebab itu, satu-satunya jalan tetap harus waspada dan tidak lengah,” ujarnya. dilansir dari laman resmi Sekretariat Kabinet RI, setkab.go.id.
Dalam menghadapi pandemi, upaya penanganan Covid-19 melalui 3T (testing, tracing, dan treatment) harus terus diintensifkan. Presiden mengingatkan, ia selalu memantau perkembangan kasus dan penanganan di Indonesia.
“Sekali lagi, jangan lengah, lakukan testing, tracing, dan treatment. Tes, lacak, kemudian diisolasi, dirawat. Jangan sampai lepas dari ini, terutama yang masih zona merah, yang masih zona oranye, harus didorong/ditekan terus agar masuk ke zona hijau,” seru Jokowi di hadapan peserta Munas.
Sejalan dengan pelaksanaan program vaksinasi Covid-19, Kepala Negara juga meminta agar kepala daerah mengawal dan memantau jalannya program di wilayah masing-masing, mulai dari distribusi hingga pelaksanaan vaksinasi.
“Sekali lagi, kawal program vaksinasi dengan detail, pastikan proses vaksinasi ini berlangsung dengan cepat, siapkan vaksinator-vaksinatornya dengan baik,” ujarnya.
Ditambahkan presiden, ia juga terus melakukan pemantauan program vaksinasi hingga ke tingkat pelaksanaan di lapangan.
“Kenapa saya cek sampai ke Halmahera Utara, cek ke Maluku Tengah, saya cek sampai jauh seperti itu? Saya ingin memastikan distribusi vaksin ini benar sampai ke daerah enggak sih, daerah terlambat enggak sih distribusinya,” ungkapnya.
Sementara guna mencapai kekebalan komunal atau herd immunity, pemerintah menargetkan pelaksanaan vaksinasi pada 70 persen dari populasi penduduk atau 181,5 juta jiwa. Pelaksanaan dilakukan secara bertahap. Prioritas pertama adalah tenaga kesehatan yang pelaksanaannya telah mencapai seratus persen. Dilanjutkan prioritas berikutnya, yakni kelompok masyarakat lanjut usia (Lansia) serta petugas dan pelayan publik.
Adapun untuk keperluan itu, pemerintah telah mengupayakan vaksin Covid-19 dari berbagai produsen dan negara. Namun, vaksin itu akan tiba di Tanah Air secara bertahap.
“Kita sudah booking 426 juta dosis vaksin, tapi datangnya dikit-dikit. Ini awal-awal baru 7 juta, naik lagi 11 juta, naik lagi dikit-dikit. Baru mungkin akan melimpah itu di Bulan Juli atau Agustus mungkin bisa per bulan 60 sampai 70 juta,” kata Jokowi.
(redaksi)
