JAKARTA, solotrust.com - Indonesia sudah dua kali mengambil langkah untuk tidak memberangkatkan calon jemaah haji di Tanah Suci. Keputusan tersebut menyebabkan daftar tunggu calon jemaah menjadi lebih lama.
Padahal calon jemaah haji di Indonesia yang masuk daftar tunggu saat ini sudah mencapai 5.017.000 orang. Sehingga jika Indonesia tetap memiliki jatah 220.000 orang, setidaknya butuh waktu 22 tahun untuk memberangkatkan seluruh calon jemaah tersebut.
Lalu, bagaimanakah dana haji milik para calon jemaah?
Hingga saat ini, jumlah dana calon jemaah haji mencapai Rp150 triliun. Banyak kabar miring yang beredar mengenai dana haji tersebut terlebih dengan adanya penundaan keberangkatan.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy memastikan dana haji terkelola dengan baik. Untuk meyakinkan hal tersebut, ia bertandang ke Kantor Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) di Menara Bidakara 1, Jakarta Selatan, Jumat (04/06/2021).
"Bisa kita pastikan bahwa pengelolaan dana haji dilaksanakan dengan sangat profesional, prudent, penuh kehati-hatian dan semuanya aman,” kata Muhadjir.
Muhadjir pun menegaskan, kabar miring yang beredar di masyarakat terkait pengelolaan dana haji sepenuhnya tidak benar. BPKH merupakan badan yang independen dan profesional yang tidak bisa dicampuri oleh siapapun. Sehingga pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan secara objektif.
"Tidak ada namanya isu-isu seperti yang berkembang di masyarakat. Artinya apa? Dana haji saya jamin aman," tegasnya.
Dikutip dari laman resmi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK menjelaskan, tidak diberangkatkannya jamaah haji Indonesia untuk tahun ini mempertimbangkan kemaslahatan dan keselamatan umat di masa pandemi yang belum usai.
"Jumlah yang berangkat itu ratusan ribu. Tentu saja tidak mudah untuk mengelola mereka terutama dalam kaitannya dengan status kesehatannya," ujarnya.
(and_)
