JAKARTA, solotrust.com - Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa-Bali pada 3-20 Juli ini, pemeritah turut membantu ekonomi rakyat dengan menggulirkan bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat kelas menengah-bawah.
Pemerintah akan memberikan bantuan tambahan berupa beras kepada keluarga penerima manfaat (KPM).
“Tadi pagi barusan diputuskan Pak Presiden untuk memberikan tambahan beras bagi keluarga-keluarga penerima bansos,” ujar Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, Rabu (7/7).
Tambahan bantuan tersebut juga untuk menyerap gabah petani yang saat ini produksinya sedang meningkat dan sebagai upaya untuk menstabilkan harga gabah di level petani.
“Ini juga bisa menstabilkan harga di petani dan membantu keluarga-keluarga, yang terutama kelompok rentan,” kata Menkeu.
Untuk menindaklanjuti kebijakan PPKM Darurat, pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemebrian bansos tunai selama dua bulan dengan anggaran tambahan sebesar Rp 6,1 triliun untuk 10 juta KPM. Sehingga total anggaran bansos tunai yakni Rp 18 triliun.
Pemerintah juga melakukan percepatan penyaluran kartu sembako pada awal Juli 2021 dan memenuhi target 18,8 juta KPM dengan total alokasi Rp 40,19 triliun.
Dilansir Antara, percepatan penyaluran dana Penerima Keluarga Harapan (PKH) dilakukan pada awal Juli dengan alokasi dana Rp 28,31 triliun untuk 10 juta KPM. Begitu juga dengan percepatan penyaluran BLT desa dengan alokasi dana Rp 28,8 triliun untuk 8 juta KPM.
Pemerintah mengalokasikan Rp 153,86 triliun untuk klaster perlindungan sosial dan baru terserap Rp 66,43 triliun atau baru 43,2 persen.
Klaster kesehatan sudah terealisasi 24,6 persen atau Rp 47,71 triliun dari total alokasi Rp 193,93 triliun. Sedangkan klaster UMKM dan korporasi sudah terealisasi Rp 51,26 triliun atau 29,9 persen dari total anggaran Rp 171,77 triliun.
Klaster program prioritas terealisasi Rp 41,83 triliun atau 35,7 persen dari pagu Rp, 117,4 triliun. Klaster intensif usaha tersalurkan Rp 45,07 triliun atau 71,70 persen dari total anggaran Rp 62,83 triliun, sehingga realisasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional pada semester pertama 2021 mencapai Rp 252,3 triliun atau 36 persen dari total anggaran Tp 699,43 triliun.
(zend)
